• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Memelihara Keutuhan NKRI, Kemensos Perkuat Relawan Pelopor Perdamaian

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA – Kementerian Sosial terus memperkuat jumlah maupun kompetensi Pelopor Perdamaian di seluruh Tanah Air sebagai relawan kemanusiaan untuk memelihara perdamaian dan keutuhan NKRI.

“Kita targetkan pertumbuhan relawan Pelopor Perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sampai 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 Tenaga Pelopor Perdamaian,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, para Pelopor Perdamaian selain berperan menjadi relawan kemanusiaan untuk memelihara perdamaian dan keutuhan NKRI, juga melakukan pemetaan sosial, deteksi dini, kampanye perdamaian dan rekonsiliasi antar kelompok/komunitas yang berkonflik sosial serta pemulihan dan integrasi sosial.

Sejak 2015 hingga saat ini jumlah Pelopor Perdamaian sebanyak 1.644 orang yang menyebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Peran strategis Pelopor Perdamaian terbukti dibutuhkan ketika pemulangan Eks Gafatar, rekonsiliasi konflik sosial di Mesuji Lampung, penanganan penyintas petani Teluk Jambe, penanganan pengungsi Rohingya dan berbagai penanganan bencana sosial politik dan ekonomi di daerah rawan konflik sosial,” tambah Harry Hikmat.

Harry menjelaskan, masih sering terjadinya konflik sosial dan bencana sosial lainnya di tanah air mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah Pelopor Perdamaian.

Di samping itu, pembentukan Pelopor Perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. “UU telah menegaskan kedudukan Pemerintah dan masyarakat sama pentingnya dalam penanganan konflik sosial yaitu sebagai fasilitator dan pelaksana. Untuk itulah Pelopor Perdamaian dibentuk,” tegas Harry.

Kementerian Sosial telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan.

Mereka adalah Taruna Siaga Bencana dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Dikatakan Harry sinergitas dan kolaborasi bahu membahu antara 1.600 Pelopor Perdamaian 25.000 Pendamping PKH, akan dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial dan fakir miskin serta kelompok rentan yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhan dasar dan psikologisnya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Harapan L Gaol menegaskan kedudukan pemerintah sama pentingnya dengan masyarakat dalam penanggulangan konflik atau bencana sosial lainnya.

“Pemerintah tidak mungkin melakukan sendiri, maka peran masyarakat sangat penting dalam hal ini,” kata Gaol.

(aky)

Sumber: oke.com

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

 

Atur Pengisian Uang Elektronik Lintas Jaringan dan Perbankan

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA – Bank Indonesia mengatakan baru akan mengatur untuk pengenaan biaya isi saldo uang elektronik yang dilakukan secara lintas perbankan dan lintas jaringan (off-us routing), sementara untuk on-us routing (satu jaringan infrastruktur) masih mengacu pada regulasi sebelumnya yang belum terdapat ketentuan biaya.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, Bank Sentral baru akan menetapkan batas atas (capping) maksimum untuk biaya isi saldo uang elektronik yang dilakukan off-us routing.

“Sedangkan kalau isi saldo on-us perlu ada penyesuaian regulasi PBI Uang Elektronik dulu baru nanti dilakukan penerbitan peraturan anggota dewan gubernur,” ujar dia di sela penyelenggaran IBEX 2017, di Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Adapun transaksi off-us merupakan jenis transaksi yang melibatkan sarana dan prasarana pihak ketiga. Misalkan, dicontohkan Agus, pengguna uang elektronik Bank Mandiri mengisi saldo di mesin milik perbankan lain ataupun mesin di merchant(peritel) lain.

Sedangkan transaksi on-us merupakan jenis transaksi yang menggunakan sarana dan prasarana bank penerbit uang elektronik tersebut. Misalkan, pengguna uang elektronik Bank Mandiri mengisi saldo di ATM ataupun kantor cabang Bank Mandiri.

“Yang kami beri perhatian untuk yang off-us terlebih dahulu, yang antarbank, yang isi saldo di toko ritel, kami akan atur maksimumnya,” ujar dia.

Agus beralasan isi saldo melalui off-us perlu diatur batas maksimumnya karena selama ini bank maupun peritel kerap mengenakan biaya isi saldo uang elektronik melalui off-us secara berlebihan.

“Dia tidak boleh kenakan lebih dari jumlah tertentu. Itu yang diatur,” ujar dia.

Namun, kata Agus, dalam isi saldo melalui off-us, tidak semua transaksi dikenakan biaya isi ulang. BI akan mengatur, dalam rentang jumlah saldo tertentu, konsumen dibebaskan biaya untuk isi saldo melalui off-us.

Namun, dalam jumlah rentang saldo tertentu pula, nasabah akan dikenakan biaya isi saldo. Sayangnya, Agus masih enggan mengungkapkan berapa rentang saldo tersebut.

“Selama ini kalau mau isi saldo di pihak ketiga bisa kena Rp2-3 ribu. Harga yang kami atur itu tidak melebihi jumlah tertentu. Nah, untuk jumlah tertentu yg di bawah jumlah tertentu akan bebas biaya” ujar dia.

Agus mengatakan akan segera mengeluarkan peraturan terkait biaya isi saldo melalui off-us routing itu.

Nantinya, BI juga akan mengatur biaya isi saldo untuk on-us routing.

“Secara umum kami akan beri aturan untuk yang on-us akan lebih murah dibanding off-us,” ujar dia.

(Dani Jumadil Akhir)

Sumber: oke.com

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Sedih! Pegawai Facebook Ini Tinggal di Garasi, Nih Kisahnya

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA –  Facebook merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Namun demikian, itu tampaknya tak menjadi jaminan pegawainya bisa hidup dengan baik.

Nicole, salah satu pekerja Facebook dan suaminya yang juga bekerja di kafetaria Facebook, tinggal di garasi dua mobil bersama anak-anak mereka yang masing-masing berusia 9 tahun, 8 tahun, dan 4 tahun.

Keluarga dengan lima orang anggota keluarga ini tinggal di tempat sempit di sebelah rumah orangtua Victor selama tiga tahun. Tiga tempat tidur memadati dinding belakang, sementara sofa dan meja kopi menandai bagian depan ruangan sebagai ruang tamu.

Pakaian digantung rapi dari lintasan pintu garasi. Keluarga berjalan di sebelah menggunakan kamar mandi dan dapur. “Tidak mudah, terlebih saat sedang hujan,” kata Victor baru-baru ini.

“Putri kami terus bertanya kepada kami kapan dia akan mendapatkan kamarnya sendiri, dan kami tidak tahu harus memberi tahu dia,” tambah Nicole seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (27/7/2017).

Pada Jumat, pasangan tersebut berada di antara sekira 500 pekerja kafetaria Facebook yang memilih bergabung dengan serikat pekerja, Unite Here Local 19. Mereka merupakan kelompok pekerja industri berteknologi terbaru yang berusaha untuk berserikat dengan harapan mencapai standar kehidupan yang lebih baik.

Baik Facebook maupun jasa kontraktor layanan makanan, Flagship Facility Services, menentang serikat pekerja. Bekerja di kafetaria Facebook merupakan pekerjaan yang patut ditiru dalam banyak hal.

Nicole menghasilkan USD19,85 per jam sebagai upah, sementara Victor menghasilkan USD17,85. Mereka mendapatkan banyak untuk memenuhi syarat untuk perawatan kesehatan negara, namun tak cukup untuk membayar asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh atasan mereka.

Mereka juga kerap berjuang mencari uang untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak mereka. Victor baru saja meminjam uang dari ibunya untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk salah satu putrinya.

(Baca juga: Ups! Umbar Data Privasi, Facebook Digugat Pengguna di Austria)

Terkadang, tantangan membuat pasangan nostalgia untuk hari sebelum Facebook pindah ke Menlo Park. Ketika Victor tumbuh dewasa, ayahnya bisa membeli rumah kecil di sana dari penghasilannya sebagai penata tanah.

Kemudian, awal hubungan mereka, Nicole dan Victor memperoleh sekira USD12 per jam sebagai manajer di Chipotle dan mampu membeli apartemen mereka sendiri.

“Saya merasa lebih aman di pekerjaan saya yang lain. Anda tak memiliki orang yang melihat Anda.

Sekarang ia (Nicole) bekerja di kafetaria dengan nama seperti ‘Epic’ dan ‘Living the Dream’, dan jarak antara dua kelas pakerja Facebook bisa terasa sangat besar.

“Mereka melihat kita seperti kita lebih rendah, seperti kita masalah. Kami tak mewujudkan mimpinya. Teknisi menjalani mimpinya,” kata Nicole.

“Ini untuk mereka,” lanjutnya.

Di samping itu, di akhir setiap shift, Nicole memperhatikan sejumlah besar makanan sisa yang masuk ke kompos, makanan yang tak diizinkan dibawa pulang.

Selain itu, pekerja kafetaria tak bisa mengakses layanan kesehatan dari klinik medis Facebook. Raksasa media sosial itu baru-baru ini mengadakan acara ‘Bring your kids to work’, tapi anak-anak pekerja kafetaria tak diperbolehkan.

Seorang juru bicara Facebook mengatakan bahwa tak ada kontingen atau pekerja kontrak perusahaan yang memiliki akses seperti klik, gym, atau membawa anak di hari kerja, namun kebijakan lain adalah masalah antara kontraktor dan pekerja. (din)    

 

 

 

Sumber: news.okezone.com

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Paripurna RUU Pemilu Diskors 2 Jam untuk Lobi-Lobi

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA –  Setelah mendengarkan pandangan dari 10 fraksi terkait pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial dalam RUU Pemilu, Rapat Paripurna DPR diskors untuk melakukan lobi-lobi selama kurang lebih dua jam.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang bertindak sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk mengutamakan dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu ketimbang voting. Musyawarah mufakat dilakukan melalui forum lobi-lobi antar-fraksi dengan pemerintah.

“Kita utama dulu musyawarah mufakat, dalam lobi kita akan skors kurang lebih dua jam, untuk lobi minimal dua orang di ruang panja,” ujar Fadli di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Sebelumnya, dalam pandangan fraksi, enam fraksi pendukung pemerintah meminta segera dilakukan voting. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, PKB dan Hanura.

Sementara itu, satu partai pendukung lainnya yakni PAN meminta dilaksanakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Untuk tiga fraksi non-koalisi pemerintah, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat juga meminta dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Sekadar diketahui, lima isu krusial RUU Pemilu yang tengah dibahas yakni: syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu.

(Ari)

RIFAN FINANCINDO

Tiga fraksi di DPR RI berharap, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 ditiadakan atau 0%. Tiga fraksi itu yakni Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ketiganya merupakan partai nonkoalisi pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sebagai fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya menilai presidential treshold di Pemilu 2019 bertentangan dengan konstitusi lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak.

Gerindra, lanjut Muzani, menolak berapa pun angka presidential threshold karena dapat menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, threshold 20%, atau treshold berapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicederai dengan pelanggaran inskontitusional,” ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Lalu hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Sutriyono. PKS memandang presidential threshold ketika ditiadakan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih sebagai presiden.

Disamping itu, peniadaan presidential treshold memuat pemilu lebih berkeadilan dan membentuk keseteraan karena setiap partai politik bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.

“Dengan demikian rakyat akan diuntungkan banyak calon alternatif pemimpin bangsa,” papar Sutriyono.

Fraksi Partai Demokrat juga tegas menolak penerapan presidential threshold. Benny K Harman menilai, presidential treshold jelas membatasi munculnya tokoh alternatif dalam Pemilu 2019.

Seharusnya UU Pemilu yang akan diketok harus dapat menampung potensi calon pemimpin alternatif.

“Kami F-PD (Fraksi Partai Demokrat) berpandangan, hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya,” ujar Benny.

Jika masih ada presidential treshold, kata Benny, kualitas pemimpin dalam kehidupan demokrasi akan menjadi buruk.

“Ini jelas akan gagal menghasilkan pemimpin berkualitas. Dalam kehidupan demokrasi, rakyat lah yang berdaulat bukan parpol,” ujar Benny.

Ketiga parpol ini pun meminta untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Saat ini, rapat paripurna sedang diskors untuk dilakukan lobi-lobi guna mencapai musyawarah mufakat.

(Ari)

 

Sumber: pipa-biru.blogspot.co.id

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Keterbukaan Informasi Antarnegara, Sri Mulyani: Demi Perangi Korupsi!

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jakarta, Indonesia dan Swiss telah resmi melakukan kerjasama pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi dan disaksikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kerjasama ini adalah langkah yang baik untuk bisa mengintip data nasabah di Swiss. Pasalnya selama ini, Swiss menjadi tempat paling nyaman bagi p

“Reputasi Swiss selama ini sebagai safe place for many people in the world to put their cash or money are very high. Dan ini penting bagi Swiss, untuk berikan sinyal kuat, bahwa kita semua harus bergabung dalam transparansi keuangan di dunia, demi juga memerangi korupsi,” ungkapnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Setelah melakukan penandatanganan kerja sama ini, Menkeu memaparkan tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang telah menanti Indonesia. Di antaranya pemerintah harus menyiapkan semua persyaratan untuk ikut AEoI.

“Jadi untuk Indonesia, setelah kerjasama ini, PR-nya adalah menyiapkan bussiness process, our system, dan pemerintahan kami untuk membuat pertukaran lebih kredibel dan secure. Untuk tentu tujuannya meningkatkan penerimaan. Kami juga akan meneruskan persiapan registration for Indonesia untuk fully implement this commitment globally,” ungkapnya.

Diketahui, penting bagi Indonesia untuk dapat melaksanakan AEOI dengan Swiss mengingat Swiss merupakan salah satu financial center terbesar di dunia. Informasi keuangan yang diperoleh dari Swiss dan hampir 100 negara lainnya akan digunakan sebagai basis data perpajakan untuk menguji tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Terutama melaporkan penghasilan serta aset keuangan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan.

(kmj)

 

Sumber: okezone.com

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

3 Wilayah Ini Jadi Distribusi Uang Baru Terbanyak di Indonesia

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jakarta, Bank Indonesia (BI) mulai mendistribusikan uang baru tahun emisi 2016 ke beberapa wilayah di Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan beberapa perbankan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menjelaskan mekanisme pendistribusian uang rupiah baru tahun emisi 2016 tersebut memang tidak merata jumlahnya di seluruh wilayah Indonesia.

Tirta mengaku, pendistribusian uang bergambar pahlawan baru tersebut disesuaikan dengan wilayah yang selama ini banyak membutuhkan uang sebagai alat transaksi.

“Berdasarkan data yang dimiliki Bank Indonesia, kebutuhan uang kartal sebagian besar berada di wilayah Jabodetabek, Jawa dan Sumatra, yang notabene kebutuhan akan uang untuk bertransaksi dan alat pembayaran cukup besar,” kata Tirta saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (22/12/2016).

Dia menuturkan, tiga wilayah yang disebutkan itu mendominasi sekitar 80 persen akan kebutuhan uang kartal.

Tirta mengungkapkan, memang pengedaran uang baru emisi 2016 ini dari hasil pencetakan tahap pertama yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang bekerjasama ‎dengan Perum Peruri. Ke depan ada pencetakan tahap selanjutnya.

Untuk saat ini, Tirta menuturkan, jumlah rupiah yang didistribusikan dianggap sudah cukup untuk pengenalan dan mulai ditransaksikan.

“Untuk tahap selanjutnya, ‎Perum Peruri atas dasar pesanan Bank Indonesia akan mencetak uang lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun jenis pecahan,” tegas dia. (Yas)

 

Sumber – liputan6.com

rhd – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Jokowi: Baru 30 Persen Orang Indonesia yang Menabung

rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jakarta,   Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan jumlah orang Indonesia yang melek keuangan bisa mencapai 75 persen pada 2019 nanti. Saat ini, masyarakat yang sudah terambah produk-produk industri keuangan baru di kisaran 36 persen.

Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah terus-menerus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk bisa membiayai tersebut, pemerintah menjalankan berbagai cara.

Untuk proyek-proyek infrasturktur yang besar, pemerintah telah menyiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun di luar itu, untuk investasi di sektor menengah dan kecil, tidak dipungkiri juga memerlukan dana.

Mau tidak mau, untuk sektor ini pemerintah memerlukan dukungan dari industri perbankan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong masyarakat mendorong masyarakat untuk gemar menabung sehingga membantu industri perbankan mengumpulkan DPK yang bisa digunakan oleh perbankan menyalurkan kredit ke sektor kecil dan menengah.

“Saya sudah memberikan ancer-ancer ke Menko Perekonomian agar paling tidak jumlah masyarakat yang menabung di 2019 porsinya minimal 75 persen,” jelas dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia dengan tema Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Jokowi melanjutkan, untuk mencapai target tersebut sangatlah tidak mudah. Alasannya, sampai saat ini jumlah masyarakat yang sudah melek keuangan baru di kisaran 36 persen menuju 40 persen. Namun bukan berarti, bahwa hal tersebut bukan mustahil.

“Saya mengajak masyarakat untuk menabung. Pelajar, petani, nelayan. sudah harus dikenalkan dengan sistem perbankan kita,” tutur dia. (Amd/Gdn)

Sumber – liputan6.com

rhd – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

 

OJK Yakin Tak Akan Ada Tarik Uang Besar-besaran di 25 November

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Jakarta, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan isu penarikan uang secara besar-besaran (rush money) pada 25 November 2016 tidak akan terjadi. Hal ini juga dinilai tidak akan mengganggu industri keuangan nasional.

Muliaman menyatakan, saat ini industri keuangan Indonesia dalam kondisi yang baik. Jika pun ini terjadi, diyakini tidak akan memberikan dampak pada industri keuangan nasional.

“Industri keuangan kita sehat walafiat, kalau ditarik buka semata karena persoalan yang terjadi di industri keuangan,” ujar dia dalam acara Ekonomi Indonesia Menyongsong 2017 di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Muliaman jika terjadi penarikan uang besar-besaran maka akan ditaruh simpan di mana uang tersebut. Dia berharap isu ini tidak terealisasi.

“Kalau ditarik mau dibawa di bawah bantal?‎ Mudah-mudahan ini hanya desas desus ya. Saya optimis tidak akan terjadi karena tidak ada alasan untuk itu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menganggap isu tersebut merupakan pengalihan dari permasalahan politik ke ekonomi.

Pemerintah meminta masyarakat tidak menyebarkan isu yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri.

“Janganlah mengada-ada. Itu namanya sudah mengalihkan langkah-langkah yang sifatnya ekonomi, padahal itu persoalan politik.

Itu namanya sudah tidak negarawan,” tegas Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Dia mengaku tidak mengetahui dampaknya terhadap ekonomi Indonesia apabila aksi tersebut benar dilakukan.

Sebab tergantung juga seberapa masif penarikan dana tersebut.

“Saya tidak tahu dampaknya, tapi jangan lupa itu tergantung seberapa masif.

Tapi saya melihat hal-hal itu tidak bagus dilakukan karena tidak ada yang untung sama sekali,” jelas Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Dikatakan Darmin, isu rush money tidak memberikan sentimen negatif bagi ekonomi Indonesia.

Sentimen justru datang dari pelaku pasar yang masih menunggu kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump. (Dny/Gdn)

Sumber – liputan6.com

rhd – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Cara Mudah Menghentikan Whatsapp Kirimkan Data Pengguna ke Facebook (FB)

PT RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Facebook (FB)?yang merupakan induk perusahaan dari Whatsapp, saat ini sedang melakukan kerjasama dengan aplikasi perpesanan instan tersebut dalam hal data pengguna. Hal ini diketahui dari pembaruan kebijakan privacy yang dihadirkan oleh WA pada akhir Agustus tersebut.

Dalam pemberitahuan tersebut, menyebutkan Whatsapp akan mengirimkan data pengguna seperti nomor telepon dan kebiasaan penggunanya ke FB. Hal ini tak lepas dari rencana Whatsapp yang akan menghadirkan iklan pada aplikasi perpesanan tersebut. Namun iklan ini bukan berupa banner ataupun pop up, namun hanya berupa notifikasi serupa dengan SMS.

Pengiriman data dan kebiasaan pengguna Whatsapp ini ke Facebook, bertujuan untuk bisa menghadirkan iklan yang sesuai dengan para pengguna sehingga perusahaan lebih mudah melakukan penargetan jenis iklan yang akan muncul.

Dilansir dari The Verge, jika para pengguna merasa tidak nyaman dengan dua kebijakan tersebut, anda bisa menghentikan pengiriman data Whatsapp ke FB. Ada dua cara untuk menghentikan pengiriman data ini yakni :

  • Melalui pemberitahuan langsung dari Whatsapp

TOS Whatsapp

 

Saat mendapat pemberitahuan dari WhatsApp soal kebijakan itu, jangan serta-merta menekan ?Agree?. Anda bisa menekan opsi bertuliskan ?Read more about the key??. Meski ukurannya dibuat lebih kecil, opsi tersebut terletak persis di bawah tombol ?Agree?.

Setelah menekan opsi pembacaan lebih lanjut itu, Anda bisa menghapus centang bertajuk ?Share my WhatsApp account information with Facebook?. Opsi tersebut memberi Anda pilihan untuk tak membagi informasi akun WhatsApp ke Facebook.

  • Melalui aplikasi Whatsapp

TOS WA

Jika Anda terlanjur menekan ?Agree? sebelum membaca artikel ini, ada cara kedua yang bisa dilakukan. Anda cuma perlu masuk ke menu penyetelan aplikasi lalu tekan tab akun?di bagian ?Settings | Account?. Kemudian hilangkan centan di pilihan ?Share my account info?.?Yang harus diperhatikan, cara kedua ini hanya bisa dilakukan maksimal 30 hari sejak Facebook menampilkan pembaruan ketentuan privasi di WhatsApp.

Menurut keterangan resmi WhatsApp, pembagian data pengguna ke?Facebook didasarkan pada alasan kenyamanan. WhatsApp mengklaim hal itu akan membantu pengguna bertemu teman di FB?dan mendapat iklan sesuai minat di layanan yang didirikan Mark Zuckerberg itu.?WhatsApp dan Facebook (FB) menjamin tak bakal membagi atau menjual data pengguna ke pengiklan.

Sumber -viva.co.id

rhd – rifanfinancindo

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp4.282,2 Triliun

PT RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -? ULN sektor swasta turun 3,1 persen secara yoy pada kuartal II 2016.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juni?2016, tercatat sebesar US$323,8 miliar atau?setara Rp4.282,2 triliun (kurs Rp13.225 per dolar AS),?tumbuh sebesar 6,2 persen secara year on year (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang tumbuh 7,7 persen secara yoy, sementara ULN jangka pendek turun 3,1 persen secara yoy.

Dikutip VIVA.co.id dari laman BI.go.id, Selasa 23 Agustus 2016, ULN berdasarkan kelompok peminjam terlihat ULN sektor publik meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun. Sehingga, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir kuartal II 2016 tercatat sebesar 36,8 persen, naik dari 36,6 persen pada akhir kuartal I 2016.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN jangka panjang. Posisi ULN berjangka panjang pada akhir kuartal II 2016 mencapai US$282,3 miliar atau 87,2 persen dari total ULN, meningkat 7,7 persen yoy, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 8,4 persen yoy.

Di sisi lain, posisi ULN berjangka pendek pada akhir kuartal II 2016 tercatat sebesar US$41,5 miliar atau 12,8 persen dari total ULN. Ini menurun 3,1 persen yoy, lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 9,1 persen yoy.

Meski secara tahunan menurun, posisi ULN jangka pendek pada akhir kuartal II 2016 meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir kuartal sebelumnya. Sehingga, rasio utang jangka pendek terhadap cadangan devisa tercatat sebesar 37,8 persen pada kuartal II 2016.

Kemudian, dari kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta. Pada akhir kuartal II 2016, posisi ULN sektor publik mencapai US$158,7 miliar atau 49 persen dari total ULN. Sementara ULN sektor swasta mencapai US$165,1 miliar atau 51 persen dari total ULN.

ULN sektor publik tumbuh sebesar 17,9 persen secara yoy pada kuartal II 2016, meningkat dari capaian pada kuartal sebelumnya sebesar 14 persen secara yoy. Sementara ULN sektor swasta mengalami penurunan sebesar 3,1 persen secara yoy. Penurunan ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada kuartal sebelumnya sebesar 0,5 persen yoy.

Sedangkan menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir kuartal II 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas dan air bersih. Posisi ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 75,9 persen.

Bila dibandingkan dengan kuartal I 2016, pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih tercatat meningkat sedangkan pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan tercatat lambat. Sementara itu, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami kontraksi yang lebih dalam.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada kuartal II 2016 masih cukup sehat, namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian nasional. Ke depan, otoritas moneter akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi.

Sumber : VIVA.co.id

rhd – rifanfinancindo