• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Anak Buah Prabowo Tolak Revisi UU Kewarganegaraan

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i menyatakan menolak wacana revisi UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

“Kalau kasus Archandra dan Gloria dijadikan alasan untuk merevisi undang-undang kewarganegaraan, jelas kami tidak setuju,” kata Syafi’i, dalam Forum Legislasi “Revisi UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan” di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, kasus Archandra dan Gloria terjadi murni karena karena kelalaian aparatur pemerintah.

“Mestinya pemerintah berpikir untuk merapikan sistem administrasi di seluruh sektor. Jangan karena aparaturnya lalai, ujug-ujug undang-undangnya yang direvisi,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara I itu.

Pembaca doa yang menggemparkan pada Sidang Parpurna bersama DPR/DPD ini menilai wacana revisi undang-undang kewarganegaraan sebagai akrobatik politik semata dan tidak terlihat urgensinya.

Selain itu, dia juga mengungkap motiv orang asing berlomba-lomba untuk jadi warga negara Indonesia dan orang Indonesia untuk jadi warga negara asing.

“Bangsa asing untuk jadi WNI motifnya ekonomi, karena ingin dapat membangun properti dan reklamasi di teluk Jakarta. Sementara WNI jadi WNA demi gengsi. Kita bisa bayangkan, kalau diaspora Indonesia pulang kampung lalu pamer paspor Amerika. Gagah kali tu kawan,” pungkasnya.(fas/jpnn)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dianggap ceroboh terkait persoalan dwikewarganegaraan Archandra Tahar. Sebagai akibat dari kecerobohannya itu, Yasonna pun dinilai layak dicopot dari jabatannya.

Bahkan menurut Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Miftah Toha bukan hanya Yasonna saja, tapi?semua yang ceroboh dalam kasus Archandra, harusnya dicopot sebagai bagian dari sanksi presiden.

Dia menambahkan, persoalan tidak selesai begitu saja ketika Archandra diberhentikan dari posisinya sebagai menteri ESDM. Dari segi administrasi negara, tambah dia, berbagai menteri dan pejabat harus diberi hukuman atas keteledoran mereka.

?Tidak bisa administrasi dibiarkan begitu. Ada kesalahan, menterinya dicopot, lalu orang yang memberikan informasi kepada presiden dibiarkan,” kata Miftah, Rabu (17/8).

Menurut dia, tindakan yang diambil presiden seharusnya tidak hanya terhadap menteri. Dia menegaskan, semua staf yang berkaitan dengan administrasi negara harus bertanggung jawab dan dicopot.

Lebih lanjut, Miftah mempertanyakan kinerja para menteri dan pejabat yang bertugas mengurus administrasi negara dan memverifikasi latar belakang calon menteri sehingga Archandra yang memiliki paspor Amerika Serikat bisa diangkat.

?Apa kerja mereka ceroboh seperti itu?” katanya.

Menurut dia, seharusnya sebelum Archandra diinginkan sebagai menteri, informasi lengkap tentang ?yang bersangkutan sudah ?masuk ke presiden. “Ini semua karena penataan administrasi negara tidak correct, tidak bagus, sehingga terjadi kecolongan seperti ini,? tuntas Miftah.?(boy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

rhd – rifanfinancindo

Tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.