• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Paripurna RUU Pemilu Diskors 2 Jam untuk Lobi-Lobi

RIFAN FINANCINDO

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – JAKARTA –¬† Setelah mendengarkan pandangan dari 10 fraksi terkait pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial dalam RUU Pemilu, Rapat Paripurna DPR diskors untuk melakukan lobi-lobi selama kurang lebih dua jam.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang bertindak sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk mengutamakan dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu ketimbang voting. Musyawarah mufakat dilakukan melalui forum lobi-lobi antar-fraksi dengan pemerintah.

“Kita utama dulu musyawarah mufakat, dalam lobi kita akan skors kurang lebih dua jam, untuk lobi minimal dua orang di ruang panja,” ujar Fadli di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Sebelumnya, dalam pandangan fraksi, enam fraksi pendukung pemerintah meminta segera dilakukan voting. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasdem, PPP, PKB dan Hanura.

Sementara itu, satu partai pendukung lainnya yakni PAN meminta dilaksanakan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Untuk tiga fraksi non-koalisi pemerintah, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat juga meminta dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu.

Sekadar diketahui, lima isu krusial RUU Pemilu yang tengah dibahas yakni: syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold), metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke daerah pemilihan, dan sistem pemilu.

(Ari)

RIFAN FINANCINDO

Tiga fraksi di DPR RI berharap, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 ditiadakan atau 0%. Tiga fraksi itu yakni Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ketiganya merupakan partai nonkoalisi pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sebagai fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya menilai presidential treshold di Pemilu 2019 bertentangan dengan konstitusi lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak.

Gerindra, lanjut Muzani, menolak berapa pun angka presidential threshold karena dapat menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, threshold 20%, atau treshold berapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicederai dengan pelanggaran inskontitusional,” ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Lalu hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Sutriyono. PKS memandang presidential threshold ketika ditiadakan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih sebagai presiden.

Disamping itu, peniadaan presidential treshold memuat pemilu lebih berkeadilan dan membentuk keseteraan karena setiap partai politik bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.

“Dengan demikian rakyat akan diuntungkan banyak calon alternatif pemimpin bangsa,” papar Sutriyono.

Fraksi Partai Demokrat juga tegas menolak penerapan presidential threshold. Benny K Harman menilai, presidential treshold jelas membatasi munculnya tokoh alternatif dalam Pemilu 2019.

Seharusnya UU Pemilu yang akan diketok harus dapat menampung potensi calon pemimpin alternatif.

“Kami F-PD (Fraksi Partai Demokrat) berpandangan, hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya,” ujar Benny.

Jika masih ada presidential treshold, kata Benny, kualitas pemimpin dalam kehidupan demokrasi akan menjadi buruk.

“Ini jelas akan gagal menghasilkan pemimpin berkualitas. Dalam kehidupan demokrasi, rakyat lah yang berdaulat bukan parpol,” ujar Benny.

Ketiga parpol ini pun meminta untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Saat ini, rapat paripurna sedang diskors untuk dilakukan lobi-lobi guna mencapai musyawarah mufakat.

(Ari)

 

Sumber: pipa-biru.blogspot.co.id

Rhd – rifanfinancindo
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.