• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT Rifan – Presiden Bakal Dipilih MPR Lagi? Ini Jawaban Bamsoet

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Jokowi dan MPR salah satunya membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saat ini, MPR masih menggodok rencana tersebut.

“Paling penting perlu kajian mendalam, perlu menampung usulan dari semua usulan dari tokoh, akademisi, masyarakat,” kata Jokowi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa usulan pembahasan amandemen tidak akan menjadi bola liar, seperti yang dikhawatirkan publik. Seluruh pembahasan, dipastikan akan tetap terawasi kepala negara.

“MPR tidak dalam posisi buru-buru. Kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan bapak presiden,” katanya.

Bamsoet, sapaan akrabnya, pun buka suara mengenai pembahasan amandemen UUD 1945 yang dikhawatirkan akan kembali menghidupkan proses pemilihan presiden melalui mekanisme MPR.

“Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada. Ini tidak terkait dengan perubahan terkait perubahan politik. Presiden tetap dipilih rakyat, presiden bukan lagi mandataris negara,” tegas Bamsoet.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Bandung Termacet, Kang Emil Mau Tiru Anies Soal Ganjil-Genap?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku menyiapkan sejumlah kebijakan sebagai solusi kemacetan di Bandung. Kota Bandung mendapatkan predikat sebagai kota termacet di Indonesia.

Dia mengaku tidak menutup kemungkinan mengadopsi kebijakan dari daerah lain. Salah satu solusi kemacetan di Jakarta misalnya, terdapat kebijakan ganjil-genap yang belum lama ini diperluas oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ridwan Kamil belum memastikan apakah ganjil-genap bisa jadi solusi kemacetan di Bandung. Namun, dia akan mempertimbangkan kebijakan tersebut.

“Semua yang baik-baik kita praktikkan,” ungkap Kang Emil, sapaan akrabnya, ketika ditemui di sebuah acara di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Di sisi lain, yang sudah pasti dikerjakan adalah perbaikan moda transportasi publik. Dia ingin masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi dalam bertransportasi.

“Itu salah satu kebijakan agar orang turun dari kendaraan pribadi dan mulai bergerak dengan cara-cara lain,” tandasnya.

Dia menegaskan, transportasi publik menjadi solusi utama dalam mengatasi kemacetan kota. Jika transportasi publik sudah baik, menurutnya masyarakat akan menggunakan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan ekonomi di atas 5% menurutnya juga punya dampak negatif terhadap perilaku masyarakat. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang terjaga, maka orang bisa dengan mudah membeli kendaraan pribadi.

“Orang makin banyak duit, ekonomi makin bagus, orang beli mobil tapi kendaraan memenuhi jalan,” katanya.

Bandung jadi kota termacet di Indonesia mengalahkan Jakarta berdasarkan survei terbaru Asian Development Bank (ADB). Di tingkat Asia, Bandung berada di urutan ke-14 kota termacet. Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan ke-17, lalu Surabaya di urutan ke-20. (hoi/hoi)

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – DIUNDANG TIM MARKETING RFB AXA, IFAN SEVENTEEN KUNJUNGI KANTOR RFB

Selasa, 1 Oktober 2019 – Rugi berinvestasi di perusahaan pialang berjangka tak membuatnya nya kapok, melainkan penasaran untuk terjun sebagai broker profesional. Kisah ini dialami dan dibagikan langsung oleh Riefian Fajarsyah atau yang akrab di sapa Ifan Seventeen saat berkunjung ke kantor PT. Rifan Financindo Berjangka Cab. AXA Tower.

Anggota band Seventeen ini datang atas undangan khusus dari Melani, tim leader M7 RFB, dan tercatat sebagai broker di tim tersebut. Kehadiran Ifan, kata Melani adalah untuk memberikan motivasi kepada para anggota tim Marketing bahwa seorang publik figur pun melihat profesi sebagai broker dan Wakil Pialang itu menjanjikan serta terbukti menghasilkan.

WhatsApp Image 2019 10 03 at 17.36.30

Dalam sharing – nya, Ifan menceritakan awal mulai kenapa bisa tertarik menjadi seorang broker. Jauh sebelum mengenal RFB, ia pernah mencoba untuk berinvestasi di sebuah perusahaan pialang berjangka, namun dewi fortuna belum berpihak kepadanya. Ia mengalami kerugian sebanyak dua kali. “Harus diakui saat itu saya belum memahami benar soal trading. Lalu saya berkenalan dengan Melani, awalnya kami tidak pernah membicarakan soal trading. Saya penasaran dan tanya duluan lalu di edukasi oleh dia dan jadi nasabah dulu,” tuturnya.

Singkat cerita, Ifan mencoba peruntungan kembali dengan berinvestasi di RFB. Melihat bahwa dengan berinvestasi di perusahaan ini menguntungkan, Ifan bersama dengan Almh istrinya tertarik untuk mempelajari tentang Trading dan menjadi seorang Broker karena peluang penghasilannya yang menggiurkan.

WhatsApp Image 2019 10 03 at 17.36.31

Pada tahun 2017 akhirnya Ifan dan istrinya (alm) memutuskan untuk bergabung menjadi broker di PT. Rifan Financindo Berjangka. Setelah bergabung menjadi seorang broker Ifan memang tidak full time, namun ia cukup bertanggung jawab dan berdedikasi dengan membuktikan mampu mengukir prestasi dan meraih reward di luar profesinya sebagai seniman.

“Orang yang mempunyai penghasilan terbanyak, dimanapun kamu kerja itu pasti cuma ada di divisi marketing,” tandas Ifan.

e9dc50e3 a791 4f82 b682 f8fb6a1d373f

Perihal banyaknya stigma negatif pada pekerjaan Broker di suatu perusahaan pialang, dan salah satunya adalah tidak mendapatkan gaji. Menurut Ifan stigma negatif ini bisa dipatahkan asalkan ada semangat dan keinginan dalam diri sendiri dalam mengerjakan pekerjaan ini.

“Kalo mau di gaji, kalo mau kaya, ya kerja. Dimana-mana orang kalo mau kaya pasti selalu ada usahanya. Disini sudah ada media nya untuk kalian bekerja, tinggal keinginan dari dalam diri sendiri saja ingin bagaimana”, ujarnya.

PT Rifan – Pak Jokowi, Benar Pengangguran Turun? Apa Jadi Driver Ojol?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan terus membanggakan angka pengangguran yang turun.

Semua ini bisa dicapai Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang sedang sulit.

Berdasarkan realisasi RPJM 2014-2019, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34% pada tahun 2018 dari 5,94% pada tahun 2014.

Namun, ternyata di balik angka tersebut ada hal yang harus diperhatikan.

“Perlu dicermati lebih jauh. Tingkat pengangguran turun tapi kok angka pengangguran dengan jenjang SMA ke atas atau hingga S1 itu naik. Jadi siapa yang bekerja? Nah tingkatan SD sampai SMP,” kata Mantan Menteri Keuangan RI Chatib Basri saat berbincang dengan CNBC Indonesia pekan lalu.

Menurutnya, pemerintah tidak banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasi dan kualitas lulusan dengan pendidikan tinggi. Klasifikasi pekerjaan yang ada, sambung Chatib dari tingkat SD hingga SMP ini biasanya lebih kepada non-educated.

“Misalnya pekerjaan informal. Driver Ojol. Nah tamatan SD sampai SMP ini biasanya pekerjaan apa saja diambil. Bagaimana tamatan Universitas? Mana mau jadi tukang sapu kan?” terangnya.

“Jika tak mau terjebak di middle income trap maka pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang well educated. Harus di-create job baru di sektor formal,” imbuhnya.

PT Rifan – Heboh Sandiaga Hingga Fadli Jadi Menteri Jokowi, Ini Faktanya

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 20 Oktober 2019, presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilantik. Seiring dengan hal itu, rumor seputar sosok yang akan mengisi kabinet Jokowi-Ma’ruf bermunculan.

Selain dari Koalisi Indonesia Kerja yang sejak awal mendukung Jokowi-Ma’ruf, nama-nama menteri disebut-sebut juga berasal dari pihak seberang. Tidak terkecuali dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang merupakan motor utama Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pengusung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sejauh ini terdapat tiga nama yang mencuat, yaitu Sandiaga dan dua wakil ketua umum partai, yakni Fadli Zon dan Edhy Prabowo. Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019), Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan penjelasan terkait rumor itu.

“Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan,” kata Muzani.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.

“Terhadap pembicaraan itu Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi atau menjadi kompetitor Pak Jokowi dalam pilpres yang lampau,” ujar Muzani.

 

“Sehingga beliau (Prabowo) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara, tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar utang kampanye,” lanjutnya.

Muzani mencontohkan, semasa kampanye, Prabowo pernah berjanji ingin mewujudkan swasembada energi. Konkretnya, mungkinkah rakyat menikmati tarif listrik murah. Sehingga tidak membebani ekonomi masyarakat. Konsep-konsep itu, menurut Muzani, sudah disampaikan secara tertulis kepada Jokowi dan pihak-pihak terkait.

“Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang, portofolio dan orang yamg kemungkinan bisa jalankan konsep itu. Tapi jika konsep itu ternyata dianggap tidak diterima atau malah bertentangan dan tentu ini berbeda jalan dalam hal kita memikirkan masa depan bangsa. Oleh karena itu, ini yang sedang kita tunggu,” kata Muzani.

Kabar bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf juga tak lepas dari dinamika pada pemilihan Ketua MPR RI beberapa waktu lalu. Saat itu, Gerindra yang semula ngotot menyorongkan Muzani sebagai ketua, berbalik arah dan mendukung sikap delapan fraksi lain dan kelompok DPD menyetujui politikus Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo.

“Hasil konsultasi Bapak Prabowo Subianto dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri Presiden kelima RI, maka Bapak Prabowo dan Ibu Megawati bersepakat untuk kepentingan lebih besar. Kami bersepakat untuk terus menjaga MPR dalam forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara,” kata Ketua Fraksi Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria.

Tanggapan Sandiaga

Sandiaga telah memberikan respons perihal kabar bahwa dia menjadi satu dari tiga kandidat menteri yang disorongkan Gerindra.

“Saya baru lihat berita, tapi saya sendiri belum sempat berkoordinasi dengan Pak Prabowo. Jadi itu, menurut saya belum sesuatu hal yang terkonfirmasi,” katanya di Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Minggu (6/10/2019), seperti dilansir Detik.com.

“Menurut saya, saya selalu sampaikan kita harus mampu untuk sama-sama membangun negeri kita dan sebagai peserta pemilu yang belum terpilih kemarin. Pandangan saya bahwa kita harus bisa juga ikut membangun negara tapi dari luar pemerintahan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, dia mengaku belum ada tawaran terkait kursi menteri. Kalaupun ada, Sandiaga mengaku akan berdikusi dengan Prabowo.

“Karena saya rencananya nanti akan bergabung lagi sama bersama Gerindra. Tentunya keputusan itu akan diambil oleh Pak Prabowo,” ujar Sandiaga.

PT Rifan – Pilot Maskapai Ini Gugat Boeing, Ada Apa?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia– Serikat pekerja pilot maskapai Southwest Airlines bakal mengajukan gugatan kepada perusahaan pembuat pesawat AS Boeing. Para pilot menilai Boeing sudah sengaja menyesatkan maskapai dengan Boeing 737 MAX.

Larangan penggunaan Boeing 737 MAX selama tujuh bulan terakhir setelah dua kecelakaan fatal di 2018, membuat maskapai itu memangkas penerbangan. Hal ini menyebabkan gaji pilot berkurang hingga US$ 100 juta.

“Serikat pilot setuju untuk menerbangkan Boeing 737 MAX karena Boeing mengatakan itu layak terbang,” kata serikat pekerja pilot Southwest Airlines dalam sebuah keterangan pers dikutip dari CNBC International, Selasa (8/10/2019).
“Sama dengan pesawat 737 yang telah teruji yang diterbangkan pilotnya selama bertahun-tahun. Representasi ini salah,”.

Southwest Airlines merupakan pemesan Boeing 737 MAX terbanyak. Saat grounded dilakukan pada pesawat jenis ini, maskapai penerbangan itu memiliki 34 pesawat.

Para pilot berkata ikatan antara pilot dan penumpang rusak karena tindakan Boeing ini. Gugatan pada Boeing diajukan di pengadilan federal di Dallas, AS.

Sementara itu, Boeing mengaku sudah bernegosiasi mengenai kompensasi pada maskapai. Bahkan, sedang memperbaiki ulang perangkat lunak pesawat itu.

“Kami percaya gugatan ini tidak berdasar dan akan dengan kuat mempertahankannya,” kata Boeing dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan terus bekerja dengan Southwest Airlines dan pilotnya dalam upaya mengembalikan Max dengan aman ke dalam layanan,”.

Boeing 737 MAX menyebabkan kecelakaan pada pesawat Lion Air JT610 pada Oktober 2018. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Maret 2019, Ethiopian Airlines yang menggunakan pesawat jenis ini juga mengalami kecelakaan.

PT Rifan – Ya Ampun! Ke Mana DJP, Shortfall Kok Bisa Sampai Rp 200 T?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Lagi, lagi dan lagi. Penerimaan pajak terjadi kekurangan atau shortfall. Pemerintah selalu saja mengulang kejadian seperti ini.

Awalnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menyebutkan sampai Semester I-2019 saja shortfall sudah mencapai Rp 140 triliun.

“Di semester I-2019 defisit 1,93% dengan shortfall Rp 140 triliun,” katanya.
Implikasinya, menurut Askolani, jika lebih dari koridor maka sudah pasti akan terjadi pelebaran defisit APBN. “Tapi kita jaga dan maksimalkan kegiatan yang benar-benar produktif,” terang Askolani.

Nah, kabar kembali datang dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Ia menyebut bahwa penerimaan pajak pada 2019 ini akan meleset dari target hingga Rp 200 triliun.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dirjen Pajak Robert Pakpahan pekan lalu bahwa akan terjadi shortfall (kekurangan) penerimaan pajak 2019.

“Kondisi APBN cukup ketat. Per hari ini kelihatannya outlook APBN 2019 itu kita mungkin kepeleset dari target penerimaan pajak sampai Rp 200 triliun,” kata Lembong di sela-sela sounding proyek Bandara Singkawang di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (7/10).

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat. Karena itu, dia ingin mendorong investasi swasta lebih gencar dalam membangun infrastruktur.

“Kita semua tahu bahwa kondisi ekonomi global lagi berat, APBN juga sangat ketat. Target penerimaan pajak cukup jauh, sulit, jadi kita harus kerja ekstra keras untuk menggandeng modal dari swasta untuk mendanai program infrastruktur ke depannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga September 2019 belum jelas.

“Masih berat rasanya,” jelas Robert Pakpahan, Jumat (4/10/2019).

Menurutnya penerimaan pasti bergantung dengan kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi buruk maka tidak bisa dipaksakan. Robert juga mengakui akan ada kekurangan penerimaan pajak hingga 2019 atau shortfall. Namun ia belum berani memproyeksikan.

“Ada shortfall lah. Tentu kan Menkeu, Dirjen Anggaran akan hitung-hitungan, bagaimana meng-adjust itu semua,” jelasnya.

Tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.786,4 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp1.577,6 triliun dan kepabeanan-pajak Rp208,8 triliun.

Shortfall adalah kondisi di mana realisasi penerimaan negara lebih rendah dibandingkan dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(dob)

PT Rifan – Dear Menteri! Sisa Tugas Tinggal 18 Hari, Jangan Aneh-aneh

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Masa tugas Kabinet Kerja Periode 2014-2019 tersisa 18 hari lagi. Ada ultimatum khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Kepala Negara meminta kepada seluruh menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang berdampak dalam jangka panjang.

“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas (Ratas) maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Seskab menunjuk contoh misalnya ketika Jokowi meminta kepada Menko Perekonomian untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Dan sekarang ini, pemerintah sedang menyiapkan Undang-Undang Omnibus Law.

“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Pramono, para menteri kini tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya, karena sudah dibatasi. Sehingga hampir para menteri tidak bisa mengambil kebijakan yang berdampak panjang kecuali mendapatkan izin dari Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sementara, terkait dengan beberapa menteri yang rangkap jabatan, Pramono mengemukakan, hal ini terjadi karena waktu sudah sangat pendek.

“Karena juga besok sudah sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini maka tentunya load pekerjaan untuk koordinasi juga sudah semakin berkurang maka penunjukan itu dilakukan.

Menurutnya tidak mungkin untuk 18 hari mengangkat menteri baru. Nanti menterinya buat belajar sidang kabinet saja sudah perlu waktu 2-3 bulan. Maka ditunjuklah menteri yang betul-betul sudah memahami.

“Karena ini hanya 18 hari tentunya menyelesaikan tugas yang ada di internal, dan mereka tidak boleh melakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon I, II, III,” tegas Pramono.

Soal apakah nanti Plt. Menteri akan dipertimbangkan menjadi menteri, menurut Pramono, nanti tergantung bagaimana usulan. Kalau dia orang partai, dari partai yang bersangkutan. Dan tentunya keputusan adalah hanya hak prerogatif Presiden.

“Presiden akan menggunakan itu,” ucapnya.

PT Rifan – ‘Saya Mungkin Rendahan, Tapi Presiden kan Bekerja Pada Negara

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – “Saya, yaaaa mungkin saja rendahan. Tapi jadi presiden kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya,”

Begitulah penggalan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang entah sengaja atau tidak diunggah melalui laman media sosial pribadi milik Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Pada Senin (30/9/2019), Jonan secara mengejutkan mengisi feed Instagram pribadinya dengan foto Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam, lengkap dengan pernyataan sang kepala negara.

Dalam foto tersebut, tertulis pernyataan Jokowi yang merasa bahwa tidak semua kalangan elit bisa menerimanya sebagai seorang presiden. Apalagi, dengan latar belakang kehidupannya.

“Tidak semua kalangan elite bisa terima punya Presiden seperti saya. Saya itu kan bukan siapa-siapa. Bukan anak kolong, bukan orang kaya, dan tidak datang dari keluarga terpandang,”

Pernyataan dalam foto tersebut memang bukan isapan jempol semata. Selama menjadi Presiden, sudah tak terhitung berapa kali Jokowi kerap kali direndahkan oleh sebagian kalangan.

“Penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa lebih tinggi kepada mereka yang dianggapnya rendahan,”

“Saya, yaaaa mungkin saja rendahan. Tapi jadi Presiden kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya,”

Jokowi, masih dalam pernyatannya, menyebut bahwa kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah dengan tetap rendah hati dan tidak diambil pusing.

“Kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah rendahkan hati serendah-rendahnya, fokuskan perhatian kita untuk semakin banyak bekerja,”

“Penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja, bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan, biarkan saja,”

Dalam foto tersebut, Jonan bahkan menuliskan caption khusus.

“Humility atau kerendahan hati adalah esensi dari LEADING BY EXAMPLE, yang amat utama di era demokrasi yang masih sangat muda di Indonesia: Semoga Bapak Jokowi tetap rendah hati namun tegar di dalam memimpin bangsa Indonesia,”.

PT Rifan – Dapat Pensiun Seumur Hidup, Ini Dia Gaji ‘Wow’ DPR

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019 – 2024 secara resmi menjabat, setelah mereka mengucapkan sumpah janji sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota parlemen.

Adapun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani secara resmi telah ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 5 tahun ke depan, pasca dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) di hari yang sama.

Puan dilantik bersama empat pimpinan DPR Lainnya yaitu Azis Syamsuddin (Partai Golongan Karya), Sufmi Dasco (Partai Gerakan Indonesia Raya), Rachmat Gobel (Partai Nasional Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

Ribuan orang memang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pemilu Legislatif 2019 misalnya, ada sekitar 7.698 orang yang menjadi calon anggota DPR dari 575 kursi yang tersedia.

Kursi di Senayan memang menggiurkan, meskipun dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun, menilik dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang diberikan negara kepada anggota DPR, mungkin tidak usah berpikir dua kali.

Jika ditotal, seorang anggota DPR bisa mengantongi gaji lebih dari Rp 50 juta setiap bulannya termasuk dengan gaji tunjangan maupun insentif lainnya. Penghitungan tersebut bahkan belum termasuk pensiunan anggota DPR yang diterima seumur hidup.

Berikut pendapatan yang diterima anggota DPR mulai dari gaji, tunjangan, pensiunan, hingga fasilitas lainnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (2/10/2019) :

Struktur gaji anggota DPR ditunjukkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI No KU.00/9414/DPR/XII/2010 yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain.

Besaran gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR terbilang sama untuk semua anggota parlemen. Namun, bagi yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, bisa membawa gaji lebih besar.

Untuk anggota DPR saja, gaji pokok yang diterima bisa mencapai Rp 4,2 juta. Mereka juga mendapatkan tunjangan untuk istri dan dua anak masing-masing Rp 420.000 dan Rp 168.000.

Anggota DPR pun mendapatkan uang sidang atau paket sebesar Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras untuk empat jiwa sebesar Rp 198.000, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,72 juta.

Selain menerima gaji dan tunjangan, anggota DPR juga mendapatkan penerimaan dari pos-pos lain. Penerimaan yang dikantongi anggota DPR pun beragam sesuai dengan jabatan.

Mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Tunjangan kehormatan misalnya, anggota DPR mendapatkan sebesar Rp 5,58 juta. Selain itu, anggota DPR mendapatkan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 15,5 juta.

Anggota DPR juga mendapatkan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp 3,75 juta, dan bantuan langganan listrik dan telepon sebesar Rp 7,7 juta.

Hal itu telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan NO S.520/MK.02/2015 dalam hal persetujuan prinsip kenaikan indeks tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.