• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

Monthly Archives: November 2019

PT Rifan – Gaduh Calon Menteri Jokowi Diminta Rp 500 M, Apa Kata Istana?

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Gaduh Calon Menteri Jokowi Diminta Rp 500 M, Apa Kata Istana?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz Humphrey Jemat melempar isu liar seputar penyusunan Kabinet Indonesia Maju. Isu itu disampaikan Humphrey dalam diskusi ‘Quo Vadis Pilkada Langsung’ di kantor Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia, Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Seperti dilaporkan detik.com, Humphrey memulai pemaparan perihal pelaksanaan pilkada langsung yang penuh dengan praktik transaksional. Hal itu membuat pemimpin yang muncul menjadi tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut.

Kemudian, Humphrey menyebut ada seorang calon menteri yang diinginkan Jokowi dan mau di-endorse salah satu parpol. Untuk itu, sang calon menteri tidak perlu memberikan uang demi jabatan itu, tapi harus ada komitmen selama menjadi menteri berkontribusi Rp 500 miliar.

“Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against (melawan) dari pada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa. Karena diminta uang pun dia tidak punya. Karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” kata Humphrey.

“Tapi memang ada kesulitan, ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri, tapi kondisi yang tadi, selama dia jadi menteri dia harus membuat mencetak yang Rp 500 miliar,” lanjutnya.

Isu yang dilempar Humphrey menuai tanggapan dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa Achmad Baidowi menilai isu itu ngawur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Achmad pun menantang Humphrey menyebut sosok dan partai politik yang dimaksud.

“Sehingga tidak menjadi fitnah politik. Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lagian ngitung isu Rp 500 miliar dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan. Makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” katanya.

Hal senada disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP meminta Humphrey tak melempar isu liar.

“Info Pak Humphrey Djemat harus diperjelas agar menjadi terang benderang dan kita dapat pembelajaran sekaligus kearifan bila memang info tersebut benar. Kalau sekadar kabar burung, di panggung politik terlalu banyak kabar burung,” kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah dengan tegas kabar bahwa ada calon menteri Jokowi yang diminta menyetor Rp 500 miliar. Menurut dia, proses pemilihan penyelenggara negara dilakukan secara ketat.

“Proses rekrutmen calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh bapak Presiden (Presiden Joko Widodo). Kemudian kalau pada hari ini ada itu, pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali,” kata Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).

“Bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada, gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sangat gampang dilacak baik oleh PPATK, KPK (Komisaris Pemberantasan Korupsi), oleh Kejaksaan, oleh Kepolisian,” jelasnya.

Pramono lantas menjelaskan alur pemilihan menteri. Jokowi, kata dia, menjadi pemegang penuh hak prerogatif pemilihan menteri dengan mempetimbangkan aspek kehati-hatian.

Para menteri yang merepresentasikan sebuah partai politik, pun tidak semuanya disetujui oleh Presiden. Walaupun nama yang diajukan oleh sebuah partai politik itu memiliki kredibilitas yang tinggi.

“Bahkan beberapa nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian, isu yang pasti tidak akan bisa dibunyikan,” kata Pramono.

Pramono pun ragu jika jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini melakukan hal-hal tersebut untuk menjadi seorang ‘pembantu presiden’. Menurut dia, isu tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

“Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya gak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” ujar Pramono.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Saat Megawati Bicara Sri Mulyani Pelit, Kenapa?

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Saat Megawati Bicara Sri Mulyani Pelit, Kenapa?

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinobatkan sebagai Tokoh Pelopor Penguatan Modernisasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG). Megawati pun meminta menteri Kabinet Indonesia Maju memperhatikan program-program penanggulangan bencana.

Dalam acara pemberian penghargaan pada Megawati, turut hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Juliari Batubara, Seskab Pramono Anung, Menristek Bambang Brodjonegoro, Menkes dr Terawan, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, serta Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Awalnya, Mega bicara mengenai asal mula tercetus ide mendirikan BMKG dalam suatu badan sendiri yang langsung berkoordinasi dengan presiden. Dia menyebut keputusannya membuat BMKG kala itu saat dia menjadi presiden tapi ide itu sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari presiden sebelumnya, yaitu Gus Dur.

Dia pun menjelaskan bahaya bencana alam yang kemungkinan terjadi di Indonesia. Dia meminta pemerintah, baik Jokowi selaku Presiden maupun menterinya, dapat melakukan semacam upaya agar bisa mengeluarkan semacam alat atau aplikasi untuk mendeteksi tanda bencana alam hingga pelosok desa, mengingat Indonesia berada di garis Khatulistiwa.

“Jadi untuk itulah makanya saya mohon sekali saya sudah bicara dengan Pak Jokowi berkali-kali ini ndak bisa begini terus. Kita harus lihat Tiongkok, di Tiongkok itu BMKG-nya karena saya dengar mereka membangunnya luar biasa sekali. Itu saya hanya masuk ke dalam sebuah seperti ruang operasionalnya, dan saya suruh duduk di tengah lalu diminta untuk mengentakkan kaki saya sekuat-kuatnya ini semuanya peralatannya mati,” ungkap Mega dalam sambutannya di BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Dilansir langsung dari situs detikcom, Megawati bercerita bagaimana kehebatan dari BMKG-nya China.

“Tapi begitu saya mengentakkan kaki saya ini langsung bunyi alarm alarm sekitar itu ternyata penunjukan. Akibat entakan saya, ternyata kuatnya itu 8,7 jadi luar biasa,” cerita Mega.

Ada hal yang menarik disampaikan Megawati kepada Sri Mulyani sang Menteri Keuangan. Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani diminta untuk ikut peduli terhadap program antisipasi bencana.

Sri Mulyani harus menyiapkan dana yang cukup untuk antisipasi bencana. Namun, Megawati menyoroti sosok Sri Mulyani yang ‘kata orang’ pelit.

“Ibu menteri kalau ada seser-seser gitu. Nuwun sewu Bu ada yang bilang bener ya Mbak Ani (Sri Mulyani) itu ketat atau pelit, saya (bilang) nggak tahu tanya ke Ibu Menteri sendiri,” tutup Mega sambil diiringi tawa peserta.

Jadi apa benar Bu Sri Mulyani pelit seperti kata Bu Megawati?

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – UMK Jabar Tertinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup Pabrik

  By | |
Comments Off on PT Rifan – UMK Jabar Tertinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup Pabrik

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan buruh memprotes persetujuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 Jawa Barat oleh Gubernur Ridwan Kamil dengan hanya surat edaran. Mereka mengecam keputusan Ridwan Kamil yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.

Alasan buruh karena dengan Ridwan Kamil hanya menyetujui kenaikan UMK 2020 Jabar dengan surat edaran, sehingga ada ruang bagi pengusaha bisa tak mematuhi atau ada ruang negosiasi dengan buruh soal pelaksanaan UMK 2020.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Deddy Widjaya menegaskan pengusaha akan mematuhi surat edaran gubernur soal UMK. Ia berharap buruh tak memandang berlebihan dengan menduga-duga pengusaha tak akan patuh melaksanakan UMK 2020 yang baru, meski berdasarkan surat edaran gubernur saja.

Deddy yang menyampaikan dengan nada sindiran, menegaskan bagi pengusaha secara prinsip sangat mudah saja, sebab bila memang tak sanggup bayar UMK 2020, pilihannya bisa menutup pabrik. Ia bilang tantangan tahun depan sangat berat, belum ada kepastian apakah pengusaha dapat orderan dari para pembeli, yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan di 2020.

“Ya kalau tak mematuhi, tinggal tutup (pabrik) saja. Kalau rugi, tutup aja, gampang saja kalau pengusaha sih,” kata Deddy kepada CNBC Indonesia, Senin (25/11).

Ia bilang antara Apindo dan serikat pekerja sering beda pendapat itu hal yang wajar, maka pemerintah bisa jadi wasitnya. Deddy juga menegaskan, pengusaha terbuka untuk ruang dialog dengan para buruh.

“Ini kan UMK baru dikeluarkan, nanti jalan Januari 2020. Jangan buruh overestimate dulu,” katanya.

Deddy memang mengakui pada 14 November lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat mengenai pedoman pembahasan dan penetapan rekomendasi nilai UMK 2020 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK).

Pada salah satu poin itu, disebutkan “bagi Kabupaten/Kota yang nilai UMK Tahun 2019 lebih besar daripada nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, diusahakan agar tidak membahas dan tidak menetapkan rekomendasi nilai UMK Tahun 2020”

Hal ini lah yang dianggap buruh bahwa surat edaran gubernur dan surat dari Apindo satu napas soal UMK 2020. Namun, Deddy menegaskan Apindo tak mungkin bisa menekan gubernur.

“Ya surat itu kan agar tak keluar dari koridro hukum yan berlaku. Apindo hanya mengingatkan, agar gubernur jadi wasit yang adil. Nggak mungkin kita memengaruhi gubernur, gak mungkin, tapi kalau buruh bisa demo kan,” kata Deddy.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal mengecam keras terbitnya Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020.

Menurutnya, mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, keputusan UMK seharusnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), bukan hanya sekadar surat edaran. Dengan hanya menggunakan surat edaran, maka pengusaha tak ada kewajiban untuk mematuhi nilai pembayaran UMK 2020 Jabar yang sudah disetujui gubernur.

“Gubernur Jawa Barat sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur, bukan surat edaran,” kata Said Iqbal dalam keterangan resminya, Jumat (22/11).

Gubernur Ridwan Kamil memang sebatas setuju dengan daftar UMK 2020 yang diajukan oleh dewan pengupahan Jawa Barat. Salah satu UMK yang disetujui adalah UMK Kabupaten Karawang yang mencapai Rp 4,59 juta, yang merupakan tertinggi di Indonesia. Ia menegaskan surat edaran secara prinsip sama saja dengan ketetapan gubernur.

“Sebenarnya sama saja,” kata Gubernur Ridwan Kamil saat ditemui di Bandara Cakrabhuwana, Jalan Jend. Sudirman Gg. Aksan I, Kalijaga, Harjamukti, Cirebon, Jumat (22/11/2019).

Namun, ia menjelaskan mengenai hal keputusannya tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, penggunaan surat edaran tersebut memperhatikan soal kesanggupan industri padat karya dalam memenuhi UMK yang diberlakukan. Selama ini industri padat karya yang banyak memakai tenaga kerja manusia pusing tujuh keliling bila UMK naik tinggi. Di Banten, industri alas kaki memilih angkat kaki ke Jateng karena upah yang terlalu tinggi di Banten.

Emil menganggap keputusannya dalam surat edaran UMK 2020 Jabar diharapkan mampu menjaga industri padat karya di Jabar. Keputusan untuk menghindari pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau industri pindah dari Jabar atau bahkan tutup.

UMK Jabar Tinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup PabrikFoto: Surat Edaran Gubernur Jawa Barat (ist)
UMK Jabar Tinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup PabrikFoto: Surat Edaran Gubernur Jawa Barat (ist)
UMK Jabar Tinggi, Buruh Protes: Pengusaha Mau Tutup Pabrik
Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Wow! Dikejar Pajak, Ada 565.360 Pemilik Saldo Bank Rp 1 M

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Wow! Dikejar Pajak, Ada 565.360 Pemilik Saldo Bank Rp 1 M

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Pajak adalah kontrak politik antara negara dengan warga negara. Konstitusi mengamanatkan pajak sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan rakyat untuk modal pembangunan.

Meski sudah menjadi kewajiban konstitusional, bukan berarti seluruh Wajib Pajak sudah patuh. Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia masih relatif rendah.

Negara punya hak untuk memungut pajak, dan oleh karena itu memiliki kewenangan untuk mencari potensi pajak yang belum tergali. Kini, ruang untuk menghindari kewajiban pajak semakin sempit karena sudah ada berbagai aturan.

Di level internasional, Indonesia sudah berpartisipasi dalam Automatic Exchange of Information (AEoI). Program yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) ini bertujuan untuk menekan penghindaran pajak antar negara.

Melalui AEoI, otoritas pajak di Indonesia bisa berkoordinasi dengan otoritas di negara lain dan mendapatkan data mengenai Wajib Pajak Indonesia di negara tersebut. Bahkan di luar negeri pun ruang dan kesempatan untuk menghindari pajak sudah sedemikian kecil.

Sementara di dalam negeri, pemerintah sudah memiliki UU No 9/2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang. Dengan beleid ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diberikan akses untuk memeriksa data keuangan nasabah lembaga keuangan jika dirasa ada kejanggalan dalam pelaporan pajaknya.

Pasal 2 ayat (3) Perppu No 1/2017, DJP berhak mendapat informasi dari lembaga keuangan paling sedikit berupa:
1. Identitas pemegang rekening.
2. Nomor rekening.
3. Identitas lembaga jasa keuangan.
4. Saldo atau nilai rekening.
5. Penghasilan yang terkait dengan rekening.

Nasabah yang menolak proses verifikasi oleh lembaga keuangan dan DJP tidak diperbolehkan membuka rekening baru atau melakukan transaksi melalui rekeningnya, demikian ketentuan dalam pasal 2 ayat (4). Sementara di pasal 2 (7) menegaskan kerahasiaan perbankan tidak berlaku saat menjalankan peraturan ini.

Lembaga keuangan pun harus patuh, sanksi menanti jika tidak bersedia menjalankan UU No 9/2017. Pasal 7 ayat (1) Perppu No 1/2017 menegaskan, pimpinan dan/atau pegawai lembaga keuangan yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi, dan tidak memberikan informasi yang benar dipidana dengan pidana kurungan maksimal setahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan di pasal 7 (2) menyebutkan lembaga keuangan yang tidak patuh bisa dipidana dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Alasan OJK Tak Ingin Masyarakat Datangi Kantor Cabang Bank

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Alasan OJK Tak Ingin Masyarakat Datangi Kantor Cabang Bank

PT Rifan –Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap masyarakat tidak lagi datangi kantor cabang bank. Ia berharap transaksi perbankan yang dilakukan masyarakat dilakukan secara digital.

Keinginan OJK ini merupakan dorong agar bank melakukan digitalisasi layanan agar lebih efisien dan menekan biaya perbankan. Digitalisasi juga memberikan kemudahan, daya jangkau yang luas dan memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Saat Kantor Cabang Bank Tak Lagi Digandrungi Masyarakat

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Saat Kantor Cabang Bank Tak Lagi Digandrungi Masyarakat

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Kini jarang terlihat antrean mengular di kantor cabang bank. Ini karena nasabah yang bertransaksi di kantor cabang bank terus berkurang. Mereka pindah ke layanan kanal elektronik milik bank.

Kanal elektronik merupakan layanan bank melalui ATM, mobile banking, sms banking dan internet banking. Layanan ini lebih murah biayanya bagi bank dan pengguna semakin nyaman untuk bertransaksi melalui kanal ini.

Bahkan bank-bank kini lebih agresif untuk menambahkan ATM dan mengoptimalkan layanan mobile banking dan internet banking untuk menjangkau nasabah ketimbang jor-joran buka cabang.

Dampak digitalisasi layanan pun sudah terlihat dari terus berkurangnya kantor cabang bank dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data OJK pada 2015 Bank umum memiliki 32.949 kantor cabang. Pada 2016 jumlah ini berkurang sebanyak 219 kantor menjadi 32.730 kantor cabang.


Pada 2017 jumlah kantor cabang bank kembali berkurang 445 kantor menjadi 32.285 kantor. Pada 2018 jumlah kantor kembali berkurang sebanyak 667 cabang jadi 31.618 kantor. Pada Agustus 2019, jumlah kantor cabang bank tinggal 31.411 cabang atau berkurang 265 kantor.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi agar semakin efisien.

“Visi-misi ke depan OJK kita telah memiliki arah. Untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan, agar bank-bank lebih efisien dan akurat,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu.

“Mengarahkan sektor keuangan ini menjadi berbasis digital,” imbuh Wimboh.

Ia menginginkan nantinya masyarakat tak usah repot ke kantor cabang bank. Ini merupakan bentuk efisiensi.

“Sekarang semua services kalau bisa enggak usah datang ke bank. Digital saja,” terang Wimboh.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Jelang Pengumuman Bunga Acuan BI, Saham Bank BUKU IV Melejit

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Jelang Pengumuman Bunga Acuan BI, Saham Bank BUKU IV Melejit

PT Rifan –Jakarta, CNBC Indonesia – Saham-saham bank BUKU (bank umum kelompok usaha) IV atau bank dengan modal inti di atas Rp 30 triliun, mayoritas bergerak di zona hijau pada perdagangan Rabu ini (20/11/2019).

Jelang rilis hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang akan disampaikan Kamis besok, investor mulai mengakumulasi saham-saham bank besar.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia, hingga sesi I berakhir, harga saham PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) tercatat naik 1,22% ke level Rp 1.245/saham. Lalu saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) naik 0,52% ke level Rp 960/saham.
Lebih lanjut, saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) merangkak naik 0,48% ke level Rp 4.210/saham. Demikian pula saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 0,33% ke level Rp 7.625/saham dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 0,32% ke level Rp 31.675/saham.
Hanya saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang harganya terkoreksi 0,35% ke level Rp 7.125/saham.

Pelaku pasar dalam negeri akan mengarahkan fokusnya kepada kebijakan yang akan dibuat Bank Indonesia (BI) yang akan bersidang dalam RDG pada 20-21 November.

Rencananya Gubernur BI dan sejawat akan mengumumkan kebijakan suku bunga BI 7 Day RR pada Kamis besok (21/11).

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan suku bunga acuan akan dipertahankan di 5%.

Refinitiv Reuters dalam polling juga memprediksi suku bunga akan tetap pada level 5%, deposit facility rate juga tetap di level 4,25%, dan lending facility rate tetap di 5,75%. (hps/tas)

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Ada Great Sale Belasan Saham LQ45, Pilih yang Menarik Yuk

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Ada Great Sale Belasan Saham LQ45, Pilih yang Menarik Yuk

PT Rifan –Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks saham yang berisi saham-saham paling liquid dan fundamental baik di Bursa Efek Indonesia, yakni indeks LQ45, sejak awal tahun hingga penutupan perdagangan kemarin (20/11/2019) hanya mampu naik tipis 0,32%.

Dari 45 saham yang masuk daftar indeks ini, 24 mencatatkan penurunan harga. Tercatat ada dua saham yang anjlok hingga lebih dari 40%, yaitu PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Setelah harga turun signifikan apakah ini berarti saham-saham tersebut sudah tidak layak dikoleksi? Jawabannya adalah belum tentu. Bahkan ini mungkin saat yang tepat untuk memburu saham-saham tersebut, karena terdiskon cukup banyak.

Pasalnya, penurunan harga yang signifikan juga banyak disebabkan oleh sentimen negatif dari pasar domestik dan global, meskipun sejatinya kinerja keuangan terbilang cukup baik.

Salah satu metode yang umum digunakan analis dan investor untuk melihat apakah harga saham suatu emiten relatif murah atau mahal adalah dengan menggunakan price to earning ratio (PER) dan price to book value ratio (PBV).

PER dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan keuntungan tahunan per unit saham. Sedangkan PBV merupakan rasio yang membandingkan nilai pasar saham terhadap nilai buku per lembar saham.

Saham dikatakan relatif mahal (overvalued) ketika PER/PBV-nya lebih besar dibanding PER/PBV Industri. Sebaliknya emiten disebut relatif murah (undervalued) ketika nilai PER/PBV-nya lebih rendah dibanding PER/PBV industri. Perlu diingat, jika perusahaan mencatatkan kerugian, maka PER tidak dapat dihitung.

Kemudian, untuk saham keuangan PBV lebih cocok digunakan mengingat mayoritas aset-aset perbankan adalah dalam bentuk kas, surat berharga, dan tagihan.

Sudah Diskon Banyak, Saatnya Berburu Saham LQ45Foto: Dwi Ayuningtyas

Berdasarkan tabel di atas, saham golongan indeks LQ45 yang terdiskon cukup dalam tapi layak dikoleksi karena harga sahamnya undervalued di antaranya PTBA, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Matahari Department Store Tbk (LPPF), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).

Selain itu, saham yang sudah mencatatkan cuan cukup tinggi tapi harga sahamnya juga relatif murah dibandingkan peer di industrinya termasuk PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).

Proyeksi Kinerja Emiten Baru Di Indeks LQ45

Lebih lanjut, sebaliknya, emiten yang harga sahamnya tergerus signifikan dan bahkan dengan level tersebut terbilang relatif mahal, yakni PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA).

Lalu, kenaikan harga yang cukup signifikan sepanjang tahun ini tampaknya membuat harga saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPS) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL) menjadi overvalued.

TIM RISET CNBC INDONESIA (dwa/hps)

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Sempat Menghijau, IHSG Tak Kuat & Berakhir Merah di Sesi I

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Sempat Menghijau, IHSG Tak Kuat & Berakhir Merah di Sesi I

PT Rifan –Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan ketiga di pekan ini, Rabu (20/11/2019), di zona merah.

Pada pembukaan perdagangan, IHSG melemah 0,26% ke level 6.136,25. Per akhir sesi satu, koreksi indeks saham acuan di Indonesia adalah sebesar 0,08% ke level 6.147,07.

Sejatinya, IHSG sempat merangsek ke zona hijau. Namun, per akhir sesi satu IHSG harus puas berada di teritori negatif.
Kinerja IHSG senada dengan seluruh bursa saham utama kawasan Asia yang sedang kompak melaju di zona merah. Hingga berita ini diturunkan, indeks Nikkei turun 0,68%, indeks Shanghai melemah 0,41%. indeks Hang Seng jatuh 0,57%, indeks Straits Times terkoreksi 0,21%, dan indeks Kospi berkurang 1,22%.

Memudarnya optimisme bahwa AS dan China akan segera meneken kesepakatan dagang tahap satu menjadi faktor yang memantik aksi jual di bursa saham Benua Kuning. Kini, prospek ditekennya kesepakatan dagang tahap satu yang begitu dinanti-nantikan oleh pelaku pasar menjadi berwarna abu-abu.

CNBC International melaporkan bahwa pejabat pemerintahan China kini pesimistis terkait prospek kesepakatan dagang tahap satu. Penyebabnya, China dibuat kesal dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa AS belum menyepakati penghapusan bea masuk tambahan yang sebelumnya dibebankan terhadap produk impor asal China. Padahal, pihak China menganggap bahwa mereka telah mencapai kesepakatan terkait dengan hal tersebut dengan AS.

Pemberitaan tersebut lantas membuat mood pelaku pasar menjadi kurang mengenakan. Untuk diketahui, sebelumnya ada perkembangan yang positif terkait negosiasi dagang AS-China.

Menurut kantor berita Xinhua, Wakil Perdana Menteri China Liu He menggelar perbincangan via sambungan telepon dengan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dan Kepala Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer pada akhir pekan kemarin terkait dengan kesepakatan dagang tahap satu, seperti dilansir dari CNBC International.

Xinhua melaporkan bahwa kedua belah pihak mengadakan diskusi yang konstruktif terkait dengan kekhawatiran di bidang perdagangan yang dimiliki masing-masing pihak. Kedua pihak disebut setuju untuk tetap berdialog secara intens. Xinhua juga melaporkan bahwa pembicaraan via sambungan telepon antar negosiator dagang tingkat tinggi dari AS dan China tersebut merupakan permintaan dari pihak AS.

Sejauh ini, bea masuk tambahan yang dikenakan oleh masing-masing negara terbukti sudah menghantam perekonomiannya masing-masing. Belum lama ini, pembacaan awal untuk angka pertumbuhan ekonomi AS periode kuartal III-2019 diumumkan di level 1,9% (QoQ annualized), jauh melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu (kuartal III-2018) yang mencapai 3,4%.

Beralih ke China, belum lama ini Beijing mengumumkan bahwa perekonomiannya hanya tumbuh di level 6% secara tahunan pada kuartal III-2019, lebih rendah dari konsensus yang sebesar 6,1%, seperti dilansir dari Trading Economics. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2019 juga lebih rendah dibandingkan capaian pada kuartal II-2019 yang sebesar 6,2%.

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia

PT Rifan – Kemarin Liar, Dolar Australia Kini Loyo Lagi terhadap Rupiah

  By | |
Comments Off on PT Rifan – Kemarin Liar, Dolar Australia Kini Loyo Lagi terhadap Rupiah

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Nilai tukar dolar Australia melemah melawan rupiah pada perdagangan Rabu (20/11/19) setelah mengalami pergerakan liar pada Selasa kemarin.

Pada pukul 12:11 WIB, dolar Australia melemah 0,1% ke level Rp 9,602,92/AU$ di pasar spot, melansir data Refinitiv. Pelemahan dolar Australia di pasar spot juga berdampak pada kurs jual beli di dalam negeri. Berikut beberapa kurs jual beli yang diambil dari situs resmi beberapa bank pada pukul 11:40 WIB.

Bank Kurs Beli Kurs Jual
BNI 9.645,00 9.573,00
BCA 9.595,61 9.625,61
Mandiri 9.580,00 10380,00
BRI 9.640,00 9.688,11
BTN 9.452,00 9.657,00

 


Hubungan AS dan China dalam negosiasi kesepakatan dagang semakin panas di pekan ini menjadi kabar buruk bagi pasar finansial global. Merenggangnya AS-China mulai terlihat sejak CNBC International melaporkan Pemerintah China pesimistis dengan perundingan dagang setelah Presiden AS Donald Trump menolak menghapus bea masuk produk China.


Di sisi lain dari AS, laporan terbaru menyebutkan dalam sidang Kabinet Selasa waktu setempat, Trump mengatakan akan menaikkan bea masuk jika China tidak menandatangani kesepakatan dagang.

“Jika kita tidak membuat kesepakatan dengan China, saya akan menaikkan bea masuk, bahkan lebih tinggi lagi” kata Trump sebagaimana dilansir CNBC International.

Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dagang, Trump berencana akan menaikkan bea masuk lagi pada tanggal 15 Desember nanti.

Australia menjadi salah satu negara yang terkena dampak paling buruk dari perang dagang AS-China. Perang dagang kedua negara yang telah berlangsung selama 16 bulan membuat perekonomian AS, China, serta global melambat.

China merupakan mitra dagang utama Australia, pelambatan ekonomi yang dialami Negeri Tiongkok turut menyeret turun perekonomian Negeri Kanguru. Dampaknya bank sentral Australia (Reserve Bank of Australia) menurunkan suku bunga tiga kali sepanjang tahun ini, masing-masing 25 basis poin (bps) hingga ke level terendah sepanjang sejarah 0,75%.

Bahkan di bulan November lalu, RBA mempertimbangkan lagi untuk memangkas suku bunga. Hal tersebut tertuang dalam notula rapat kebijakan moneter yang dirilis Selasa kemarin.

Melansir news.com.au rilis notula RBA hari ini menunjukkan para anggota dewan mengakui ada alasan kuat untuk memangkas suku bunga pada 5 November lalu. Namun pada akhirnya RBA tetap mempertahankan suku bunganya di level 0,75%.

Banyak faktor yang membuat RBA mempertimbangkan suku bunga kembali dipangkas, di antaranya penurunan penjualan ritel, belanja konsumen serta kenaikan upah yang lemah, dan inflasi serta produk domestik bruto (PDB) yang di bawah proyeksi.

Meski demikian, para anggota dewan sepakat untuk melihat dampak dari tiga kali pemangkasan suku bunga di tahun ini sebelum kembali mengambil keputusan apakah suku bunga akan kembali dipangkas atau dipertahankan.

Rilis tersebut membuat dolar Australia bergerak liar pada perdagangan Selasa, sempat melemah 0,38%, sebelum berbalik menguat 0,36%. Untuk diketahui, sepanjang tahun ini, atau secara year-to-date hingga Selasa kemarin, dolar Australia masih melemah lebih dari 5% melawan rupiah.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Baca Juga :
Sumber: CNN Indonesia