• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT Rifan – Dear Menteri! Sisa Tugas Tinggal 18 Hari, Jangan Aneh-aneh

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Masa tugas Kabinet Kerja Periode 2014-2019 tersisa 18 hari lagi. Ada ultimatum khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Kepala Negara meminta kepada seluruh menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang berdampak dalam jangka panjang.

“Semuanya harus dilaporkan kepada Presiden dalam sidang rapat terbatas (Ratas) maupun sidang kabinet, sehingga dengan demikian dalam waktu 18 hari ini adalah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Seskab menunjuk contoh misalnya ketika Jokowi meminta kepada Menko Perekonomian untuk menyelesaikan hal yang berkaitan dengan simplifikasi proses perizinan. Dan sekarang ini, pemerintah sedang menyiapkan Undang-Undang Omnibus Law.

“Mudah-mudahan ini menjadi peninggalan kabinet ini kepada kabinet yang akan datang,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Pramono, para menteri kini tidak bisa lagi mengambil kebijakan di sisa masa tugasnya, karena sudah dibatasi. Sehingga hampir para menteri tidak bisa mengambil kebijakan yang berdampak panjang kecuali mendapatkan izin dari Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sementara, terkait dengan beberapa menteri yang rangkap jabatan, Pramono mengemukakan, hal ini terjadi karena waktu sudah sangat pendek.

“Karena juga besok sudah sidang kabinet paripurna yang terakhir untuk kabinet ini maka tentunya load pekerjaan untuk koordinasi juga sudah semakin berkurang maka penunjukan itu dilakukan.

Menurutnya tidak mungkin untuk 18 hari mengangkat menteri baru. Nanti menterinya buat belajar sidang kabinet saja sudah perlu waktu 2-3 bulan. Maka ditunjuklah menteri yang betul-betul sudah memahami.

“Karena ini hanya 18 hari tentunya menyelesaikan tugas yang ada di internal, dan mereka tidak boleh melakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon I, II, III,” tegas Pramono.

Soal apakah nanti Plt. Menteri akan dipertimbangkan menjadi menteri, menurut Pramono, nanti tergantung bagaimana usulan. Kalau dia orang partai, dari partai yang bersangkutan. Dan tentunya keputusan adalah hanya hak prerogatif Presiden.

“Presiden akan menggunakan itu,” ucapnya.

PT Rifan – ‘Saya Mungkin Rendahan, Tapi Presiden kan Bekerja Pada Negara

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – “Saya, yaaaa mungkin saja rendahan. Tapi jadi presiden kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya,”

Begitulah penggalan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang entah sengaja atau tidak diunggah melalui laman media sosial pribadi milik Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Pada Senin (30/9/2019), Jonan secara mengejutkan mengisi feed Instagram pribadinya dengan foto Jokowi yang mengenakan setelan jas hitam, lengkap dengan pernyataan sang kepala negara.

Dalam foto tersebut, tertulis pernyataan Jokowi yang merasa bahwa tidak semua kalangan elit bisa menerimanya sebagai seorang presiden. Apalagi, dengan latar belakang kehidupannya.

“Tidak semua kalangan elite bisa terima punya Presiden seperti saya. Saya itu kan bukan siapa-siapa. Bukan anak kolong, bukan orang kaya, dan tidak datang dari keluarga terpandang,”

Pernyataan dalam foto tersebut memang bukan isapan jempol semata. Selama menjadi Presiden, sudah tak terhitung berapa kali Jokowi kerap kali direndahkan oleh sebagian kalangan.

“Penghinaan itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang merasa lebih tinggi kepada mereka yang dianggapnya rendahan,”

“Saya, yaaaa mungkin saja rendahan. Tapi jadi Presiden kan memang untuk bekerja pada negara, bukan menjadi penguasa segala-galanya,”

Jokowi, masih dalam pernyatannya, menyebut bahwa kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah dengan tetap rendah hati dan tidak diambil pusing.

“Kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah rendahkan hati serendah-rendahnya, fokuskan perhatian kita untuk semakin banyak bekerja,”

“Penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja, bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan, biarkan saja,”

Dalam foto tersebut, Jonan bahkan menuliskan caption khusus.

“Humility atau kerendahan hati adalah esensi dari LEADING BY EXAMPLE, yang amat utama di era demokrasi yang masih sangat muda di Indonesia: Semoga Bapak Jokowi tetap rendah hati namun tegar di dalam memimpin bangsa Indonesia,”.

PT Rifan – Dapat Pensiun Seumur Hidup, Ini Dia Gaji ‘Wow’ DPR

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019 – 2024 secara resmi menjabat, setelah mereka mengucapkan sumpah janji sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota parlemen.

Adapun politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani secara resmi telah ditetapkan menjadi Ketua DPR periode 5 tahun ke depan, pasca dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) di hari yang sama.

Puan dilantik bersama empat pimpinan DPR Lainnya yaitu Azis Syamsuddin (Partai Golongan Karya), Sufmi Dasco (Partai Gerakan Indonesia Raya), Rachmat Gobel (Partai Nasional Demokrat), dan Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa).

Ribuan orang memang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pemilu Legislatif 2019 misalnya, ada sekitar 7.698 orang yang menjadi calon anggota DPR dari 575 kursi yang tersedia.

Kursi di Senayan memang menggiurkan, meskipun dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Namun, menilik dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang diberikan negara kepada anggota DPR, mungkin tidak usah berpikir dua kali.

Jika ditotal, seorang anggota DPR bisa mengantongi gaji lebih dari Rp 50 juta setiap bulannya termasuk dengan gaji tunjangan maupun insentif lainnya. Penghitungan tersebut bahkan belum termasuk pensiunan anggota DPR yang diterima seumur hidup.

Berikut pendapatan yang diterima anggota DPR mulai dari gaji, tunjangan, pensiunan, hingga fasilitas lainnya, seperti dikutip CNBC Indonesia, Rabu (2/10/2019) :

Struktur gaji anggota DPR ditunjukkan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI No KU.00/9414/DPR/XII/2010 yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan serta penerimaan lain-lain.

Besaran gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR terbilang sama untuk semua anggota parlemen. Namun, bagi yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, bisa membawa gaji lebih besar.

Untuk anggota DPR saja, gaji pokok yang diterima bisa mencapai Rp 4,2 juta. Mereka juga mendapatkan tunjangan untuk istri dan dua anak masing-masing Rp 420.000 dan Rp 168.000.

Anggota DPR pun mendapatkan uang sidang atau paket sebesar Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras untuk empat jiwa sebesar Rp 198.000, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,72 juta.

Selain menerima gaji dan tunjangan, anggota DPR juga mendapatkan penerimaan dari pos-pos lain. Penerimaan yang dikantongi anggota DPR pun beragam sesuai dengan jabatan.

Mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

Tunjangan kehormatan misalnya, anggota DPR mendapatkan sebesar Rp 5,58 juta. Selain itu, anggota DPR mendapatkan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 15,5 juta.

Anggota DPR juga mendapatkan tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp 3,75 juta, dan bantuan langganan listrik dan telepon sebesar Rp 7,7 juta.

Hal itu telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan NO S.520/MK.02/2015 dalam hal persetujuan prinsip kenaikan indeks tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR.

PT Rifan – Mau Dapat Rp 2 M dari Lomba Desain Ibu Kota, Ini Caranya

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Sayembara desain ibu kota baru mulai dibuka pada Rabu (2/10). Sayembara terbuka untuk umum yang mulai dibuka pendaftaran pada Rabu (2/10) sampai 18 Oktober 2019.

Pihak panitia sayembara, Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mencantumkan beberapa syarat bagi para peserta.

Konsep yang harus dipenuhi dalam desain ibu kota seperti dikutip dari laman khusus sayembara, yaitu ada tiga kriteria: Pertama, mencerminkan identitas bangsa. Kedua, menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga, mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Sedangkan persyaratan umum yang harus dipenuhi yaitu terbuka bagi WNI dan non-WNI, perorangan atau kelompok yang ketuanya memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang arsitektur dan atau perencanaan wilayah dan kota, dan atau perancangan kota, serta memiliki SKA (sertifikat keahlian) Madya arsitektur atau perencanaan kota yang berlaku

“Pendaftaran peserta dapat dilakukan pada website sayembaraikn.pu.go.id,” jelas laman panitia.

Berapa hadiah yang disiapkan oleh panitia sayambera?

“Setiap pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah…,” jelas panitia sayembara dikutip oleh CNBC Indonesia, Rabu (2/10)

Berikut daftar besaran hadiah yang bisa didapat pemenang:

  • Pemenang I Rp 2 miliar
  • Pemenang II Rp 1,25 miliar
  • Pemenang III Rp 1 miliar
  • Harapan I Rp 500 juta
  • Harapan II Rp 250 juta

(hoi/hoi)