• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT Rifan – Massa Mahasiswa dan Petani Mulai Kepung Gedung DPR/MPR

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Aksi unjuk rasa akan kembali dilakukan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di depan gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa ini (24/9/2019).

Aksi dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPR yang digelar di ruang sidang DPR.

Pada pagi ini, di depan gedung DPR/MPR/DPD, massa berbendera Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Himpunan Mahasiswa Asli Sukabumi sudah tampak. Mereka membawa bendera dan poster.

Pantuan detik.com, massa petani dan mahasiswa tiba pada pukul 08.20 WIB dengan menggunakan dua bus.

“Ini dari campuran mahasiswa asal Sukabumi. Berangkat dari Sukabumi pukul 04.00 WIB,” ujar salah seorang mahasiswa, Irfan, seperti dilansir detik.com.

Para petani dan mahasiswa membawa poster dan bendera SPI yang diikatkan pada bambu. Poster bertuliskan antara lain “Hentikan Pengesahan RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan” dan “Agroekologi Solusi Atasi Perubahan Iklim”.

“DPR tidak paham bagaimana petani saat ini. Sudah sepantasnya tani dan anak muda Indonesia menolak Undang-Undang Pertanahan. Sudah sepantasnya tidak takut digusur,” ujar orator di atas mobil komando.


Berdasarkan undangan, ada enam RUU yang akan dibahas pada pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan, yaitu RUU Pemasyarakatan (PAS), RUU perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), RUU APBN 2020, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Pesantren.

Sekretaris DPR Indra Iskandar mengatakan, RUU yang dibawa ke rapat paripurna merupakan RUU yang sudah dibahas dan disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Namun, bisa saja nantinya RUU tersebut ditunda pengesahannya berdasar kesepakatan di rapat paripurna.

“Tetap lanjut nanti kalau ada pandangan-pandangan pemerintah yang kurang pas ya Menkum HAM yang menyampaikan. Karena kan itu semua undang-undang kalau sudah sampai tingkat dua itu kan antara pemerintah dan DPR sudah sepakat sudah ketuk palu kedua belah pihak,” ujarnya dilansir detik.com

Personel gabungan
Sebagai persiapan, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan sebanyak 18.000 personel gabungan akan diterjunkan mengamankan aksi unjuk rasa. Mereka berasal dari berbagai unsur mulai dari TNI-POLRI hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Jumlah personel gabungan itu lebih besar ketimbang sehari sebelumnya, yaitu 10.000 personel. Mereka bertugas di dua tempat, yaitu depan gedung DPR/MPR/DPD dan gedung KPK.