• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT Rifan – Brexit Berlarut-larut, Boris Johnson Ancam Parlemen Inggris

PT Rifan – Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson secara implisit memperingatkan para pembuat undang-undang di Parlemen Inggris, bahwa ia akan mengupayakan adanya pemilihan jika parlemen terus menahan Brexit dan mengesampingkan penundaan yang terus berlanjut atas rencana Inggris keluar dari Uni Eropa.

Janji Boris Johnson untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit pada 31 Oktober mendatang, dengan atau tanpa kesepakatan pemisahan (No Deal Brexit), telah mendorong negara itu ke arah krisis konstitusi, dan konfrontasi dengan 27 negara anggota Uni Eropa lainnya.

Kurang dari 60 hari jelang tenggat No Deal Brexit (keluarnya Inggris tanpa kesepakatan), aliansi anggota parlemen pihak oposisi berkomplot dengan sejumlah pihak yang pro kebijakan itu di Partai Konservatif Boris Johnson, untuk memblokir dan memaksanya menunda Brexit selama 3 bulan ke depan.

Tetapi Boris Johnson menegaskan ia tidak akan pernah melakukan itu, setelah sebelumnya PM Inggris sebelumnya Theresa May sempat menunda Brexit sebanyak dua kali.

“Saya ingin semua orang tahu bahwa tidak ada keadaan di mana saya akan meminta Brussels untuk menunda, kita [Inggris] akan pergi [keluar dari Uni Eropa] pada 31 Oktober, tidak ada jika atau tetapi [dengan atau tanpa kesepakatan],” kata Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (03/09/2019).

“Kami tidak akan menerima segala upaya untuk menepati janji kami,” tambah Boris Johnson. “Saya tidak ingin pemilihan. Anda tidak ingin pemilihan. Mari kita lanjutkan seperti agenda orang-orang.”

Dilema Brexit di Inggris adalah keputusan politik yang paling penting sejak Perang Dunia II.

Penentang No Deal Brexit mengatakan, itu akan menjadi bencana bagi perekonomian jika Inggris keluar tanpa kesepakatan. Sementara pendukung Brexit ingin membebaskan Inggris dari apa yang mereka lihat sebagai eksperimen dalam integrasi, yang juga membuat ekonomi Eropa jauh di belakang geliat ekonomi di China dan Amerika Serikat.

Johnson mengatakan jika anggota parlemen memilih untuk menunda Brexit, mereka akan “dengan jelas keluar dari posisi Inggris dan membuat negosiasi lebih lanjut yang benar-benar mustahil.”

Menurut sumber senior pemerintah, jika Parlemen Inggris mengalahkan keputusan pemerintah atas Brexit, pemungutan suara untuk mengadakan pemilihan akan diadakan pada Rabu dengan tanggal pemilihan pada 14 Oktober.

Taruhan besar

Intervensi oleh Boris Johnson adalah bagian dari permainan politik berisiko tinggi atas Brexit, menjelang kembalinya parlemen dari masa liburan musim panas.

Para oposisi dan penentang pemerintah mengatakan, Johnson bertaruh pada pemilihan yang akan digelar karena menjadi sesuatu yang dipaksakan kepadanya oleh para penentang Brexit di parlemen.

Para pembuat undang-undang yang menentang No Deal Brexit akan berusaha untuk mengambil kendali parlemen dalam mengeluarkan undang-undang yang akan memaksa Johnson menunda 3 bulan untuk Brexit.

Kini, sudah lebih dari 3 tahun sejak Inggris pertama kali memberikan suara 52-48% untuk meninggalkan Uni Eropa. Tapi hingga kini masih belum jelas tentang ketentuan apa, atau apakah Brexit akan terjadi.

Setelah Johnson mengancam bahwa dia akan mengusir para pembelotnya di partai jika mereka menentangnya. Spekulasi muncul bahwa ia akan mengupayakan pemilihan terkait Brexit dalam beberapa hari sebelum KTT Uni Eropa pada 17-18 Oktober.

Di bawah hukum Inggris, dua pertiga anggota parlemen harus mendukung diadakannya pemilihan awal, dan Boris Johnson tidak yakin untuk mendapatkan dukungan itu.

Posisi saat ini adalah bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober tanpa kesepakatan, kecuali perjanjian pemisahan dicapai dengan blok dan diratifikasi oleh Parlemen Inggris, atau undang-undang disahkan untuk menunda atau mencabut pemberitahuan keluarnya Inggris tersebut.

J.P.Morgan mengatakan risetnya meyakini bahwa No Deal Brexit lebih memungkinkan, karena meningkatkan peluang pemilihan dan jajak pendapat, dan ini menunjukkan Boris Johnson dapat memenangkan kampanye pemilihan untuk mandat Brexit tanpa kesepakatan.