• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
    • PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA
      PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Cerita Presiden Jokowi yang Jengkel dengan Ribetnya Urus Izin Usaha

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Presiden Joko Widodo banyak mengungkapkan pengalamannya dalam mengurus izin untuk usaha saat hadir pada silaturahim dengan pengguna fasilitas kepabeanan di PT Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (27/3/2018) sore. Dalam acara itu, turut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdangangan Enggartiasto Lukita, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, serta ribuan pengusaha di Kawasan Berikat. “Waktu saya Gubernur, saya coba mau mengurus yang namanya SIUP. Saya datang ke kantor PTSP. Saya bawa persyaratannya, datang ke front desk. Saya minta izin, minta SIUP. Hanya dua menit, kenapa keluhan yang datang ke saya SIUP itu sampai dua minggu?” kata Jokowi. Setelah dicari tahu, ternyata yang membuat pengajuan SIUP hingga dua minggu karena menunggu tanda tangan kepala kantornya. Mendengar hal tersebut kala itu, Jokowi sangat jengkel, bahkan langsung ke lantai tiga mau menghampiri kepala kantor, tetapi saat itu orangnya tidak ada.

Pengalaman lainnya adalah ketika Jokowi mengurus restitusi pajak. Restitusi merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. “Saya pernah cerita ke Pak Dirjen, dulu ngurus restitusi hampir setahun. Kapok saya enggak mengurus lagi setelah itu. Enggak saya urus, lebih banyak pusingnya daripada dapat uang restitusinya,” ucap Jokowi. Dia pun membandingkan mengurus izin usaha ketika belasan tahun lalu ke Uni Emirat Arab. Jokowi ingat waktu itu sudah bisa dapat izin usaha untuk bangun pabrik, kantor, gudang, hingga showroom di sana dalam waktu kurang dari satu jam saja. “Itu sudah 17-18 tahun lalu. Di sini pun, saya maunya seperti itu,” ujar Jokowi. Dalam acara yang sama, Sri Mulyani menuturkan, pihaknya telah memangkas waktu dan tahapan izin kepabeanan. Beberapa di antaranya adalah izin tempat penimbunan berikat (TPB) jadi 1 jam dari 10 hari kerja, izin kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) jadi 1 jam dari 30 hari kerja, jumlah izin kawasan berikat dari 45 jadi 3, dan mengurus nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) jadi 3 hari dari sebelumnya 30 hari kerja. Jokowi mengapresiasi terobosan tersebut. Namun, dia masih belum puas karena ada izin yang diurus dalam hitungan hari. “Kalau sudah jam, saya tepuk tangan. Kalau masih hari, saya enggak tepuk tangan. Saya mau cek itu, urus NPPBKC kenapa masih 3 hari, jangan-jangan kayak di PTSP tadi lama di tanda tangan,” ucap Jokowi.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian sedang pusing menghadapi fenomena banyak anggota polisi calon jenderal. Tapi mereka tak bisa jadi jenderal akibat menganggur atau tak punya jabatan.

Tito mengatakan, hal ini terjadi akibat adanya kesalahan di masa lalu yang menyebabkan perekrutan anggota Polri melebihi kapasitas. Oleh sebab itu, banyak anggota yang hanya berpangkat komisaris besar atau calon jenderal tidak juga menyandang bintang satu

Tito mengatakan, fenomena ini layaknya leher botol yang tersumbat. Ia menuturkan, jumlah jenderal memang dibatasi dan tidak banyak. Sejauh ini, Tito menuturkan ada sekitar 289 jenderal polisi bintang satu, dua dan tiga.

 

“Mulai terasa sekarang. Mereka yang lulus sekolah, sudah kombes. Terjadi penumpukan di kombes. Bottleneck menuju bintang (jenderal). Jumlah bintang enggak banyak. Bintang tiga ada sembilan. Bintang dua hampir 60 orang. Bintang satu hampir 220.“Sementara jumlah kombes yang baru keluar, analisis kebijakan dan lainnya yang sudah selesai sekolah hampir 400-an,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 27 Maret 2018.

Menurut Tito, masalah perekrutan ini masih cukup kecil pada angkatan tahun 1982. Sekiranya ada 46 orang lulusan menurut Tito pada tahun tersebut, jumlah itu semakin bertambah. Tapi mencapai pada batas yang melebihi keperluan.

“Ini memang problemanya dimulai dari tahun 80-an. Kami mulai menambah rekrutmen. Di Akpol misalnya lulusan 82 ke bawah. Angkatan 1982 Pak Kapolri yang lama itu cuma 46 orang. Angkatan 1983 tambah lagi. 1984 mulai di atas 100 orang lebih. 1985 sudah mulai hampir 200. 1986-1987 angkatan saya juga sampai 197. Setelah itu berturut-turut sekarang sudah 300 yang masuk Akpol,” katanya.

Selain itu, masa dinas menuju kombes memang dirasa cukup bermasalah. Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengaku sudah menambah masa dinas anggotanya sebelum menjadi kombes.

“Langkah yang kami lakukan adalah mengerem supaya tidak terjadi bottleneck berlebihan di sana. Dibuatlah Peraturan Kapolri (Nomor 5 tahun 2017) untuk perpanjang masa dinas dalam pangkat. Naik kompol tadinya sekian tahun, sekarang naik sekian tahun supaya enggak menumpuk di kombes,” katanya.

Saat ini, kata Tito, total jenderal di Polri ada 299 orang, dan hanya 176 yang menduduki jabatan struktural. Sedangkan untuk anggota Polri yang belum mendapatkan jabatan meskipun sudah selesai sekolah sebanyak 414 orang.

“Jumlah (jenderal) bintang enggak banyak. Bintang tiga ada sembilan. Bintang dua hampir 60, Bintang satu hampir 220. Sementara jumlah Kombes yang baru keluar dan sudah selesai sekolah hampir 400-an,” ucapnya.

Cara lain yang disarankan Kapolri adalah dengan penambahan jabatan struktural di kepolisian daerah seluruh Indonesia. Dari 34 Polda, Tito mengklaim ada 19-20 Polda yang dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua alias Inspektur Jenderal.

“Sekarang ada Polda Kaltara. Kapolda dijabat jenderal bintang satu. Lalu pangkat kombes bisa menempati jabatan struktural di sana,” katanya.

Selain struktur internal, Tito mengatakan Polri juga mendapat keuntungan dengan penambahan penugasan perwira Polri di luar struktur kepolisian, misalnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. “Tak hanya itu. Sekarang juga Kepala BNNP dijabat jenderal bintang satu,” katanya.

Ia menambahkan, untuk jabatan fungsional akan diberikan tunjangan. Nantinya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan yang menentukan tunjangan diterima atau tidak.

“Sudah kami ajukan kepada Menpan, Menkeu supaya disetujui. Kalau sudah disetujui teman-teman jangan khawatir menganggur,” ujarnya. (one)

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Demokrat: Hubungan Kami dengan PDI-P Tak Baik

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan, partainya tak memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan, partainya memiliki hubungan baik dengan Jokowi. Hal itu disampaikan Rachland menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang membantah PDI-P berupaya memisahkan Jokowi dengan Demokrat. “Hubungan kami selama ini dengan Pak Jokowi justru tak bisa dibilang buruk. Bahkan, Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri kepada kami dengan menyebut dirinya juga ‘Demokrat’,” kata Rachland melalui keterangan tertulis, Selasa (27/3/2018). (Baca juga: Hasto Bantah PDI-P Coba Pisahkan Jokowi dengan Demokrat) Ia justru mengatakan, hubungannya dengan PDI-P tidak baik. Terlebih, kata Rachland, Hasto kerap menyerang Demokrat tanpa dasar yang jelas.

pt rifan

pt rifan

Ia menilai, sikap Hasto tersebut menunjukkan adanya permasalahan antara PDI-P dan Jokowi karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak pernah menyerang Demokrat. Menurut Rachland, Hasto merupakan juru bicara yang buruk. Namun, Rachland menyatakan, partainya tetap membuka ruang komunikasi dengan partai mana pun untuk membangun koalisi di Pemilu Presiden 2019. “Pada pokoknya, Partai Demokrat membuka diri kepada semua pihak yang memiliki tujuan sama, yakni demokrasi yang produktif dan bermartabat,” lanjutnya. (Baca juga: Waketum Demokrat Anggap Pernyataan Hasto Ganggu Penjajakan Koalisi dengan PDI-P) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah bahwa PDI-P berupaya memisahkan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat. “Kami tidak pernah ada upaya memisahkan siapa pun yang memberikan dukungan kepada Jokowi. Bagi yang telah mengetuk pintu, kami akan membuka hal tersebut,” ujar Hasto di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (26/3/2018). Sebelumnya, Hasto mengungkit slogan Partai Demokrat pada 2019 silam, yaitu “Katakan Tidak pada Korupsi” saat membantah pernyataan terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang proyek tersebut sebesar 500.000 dollar AS. Akibatnya, Partai Demokrat bereaksi atas pernyataan itu. Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan menilai, pernyataan Hasto itu aneh dan menggelikan karena dinilai menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Gerindra Bentuk Tim Pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa memastikan Ketua Umum Prabowo Subianto akan maju sebagai capres di Pilpres 2019 meski hingga saat ini belum mendeklarasikan diri. “Tinggal menunggu waktu. Pak Prabowo insya Allah akan mencalonkan diri,” ujar Desmond saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

pt rifan

pt rifan

Saat ditanya terkait persiapan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaku partainya telah membentuk tim pemenangan di Pilpres 2019. (Baca juga: 5 Calon Pendamping Prabowo Menurut Survei Polcomm Institute, Gatot Tertinggi) Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait tim tersebut dan siapa saja anggota yang menjadi tim pemenangan. “Sudah ada. Kalau anggotanya, wah, itu rahasia perusahaan,” ucapnya. “Masih ada tiga bulan lagi, tenang saja. Sebelum hari-H (jadwal pendaftaran) akan ada pengumuman,” kata Desmond.

Lembaga Political Communication Institute (Polcomm Institute) melakukan survei terhadap tokoh yang dianggap paling cocok menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Survei ini tetap dilakukan meski Ketua Umum Partai Gerindra itu belum menyatakan maju dalam Pilpres 2019. “Saat ditanya siapa calon wakil presiden apabila Prabowo maju dalam pilpres, mayoritas responden menjawab Gatot Nurmantyo,” ujar Direktur Polcomm Institute Heri Budianto dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta, Minggu (25/3/2018). Dari hasil survei, sebanyak 21,83 persen responden memilih oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo layak untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2019. Posisi kedua ditempati Ketua MPR Zulkifli Hasan. Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dipilih 18,50 persen responden. Baca juga: Survei Polcomm Institute: Elektabilitas Jokowi Masih Lebih Tinggi dari Prabowo Kemudian,  posisi ketiga ditempati Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu dipilih 15, 50 persen responden. Selanjutnya, posisi keempat ditempati Anies Baswedan. Anies yang sekarang menjabat Gubernur DKI Jakarta dipilih 10,83 persen responden. Sementara  posisi kelima diisi  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dengan dipilih 10,42 persen responden. Tidak konsisten Meski demikian, menurut Heri, ada temuan yang tidak konsisten dalam hasil survei yang dilakukan. Sebab, dalam survei terkait latar belakang calon wakil presiden, mayoritas responden memilih tokoh agama paling cocok mendampingi Prabowo, yakni sebesar 28,20 persen. Kemudian, latar belakang tokoh politik dipilih 17,83 persen responden dan tokoh profesional sebesar 15,40 persen. Baca juga: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Masuk Daftar Cawapres Prabowo Sementara latar belakang militer hanya dipilih sebesar 15,42 persen. Jumlah itu berbanding terbalik karena mayoritas responden memilih Gatot yang paling cocok mendampingi Prabowo. “Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan responden tentang latar belakang tokoh nasional. Responden lebih hafal nama daripada latar belakang,” kata Heri. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara langsung secara tatap muka pada 18 Maret hingga 21 Maret 2018. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95 persen. Kemudian, tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,83 persen.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit.

 

 

Gara-gara Tak Diberi Durian, 15 Oknum Anggota Ormas Keroyok Anggota TNI

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Nasib sial menimpa anggota TNI bernama Praka Ade Septiyanto, Rabu (2/3/2018) malam. Saat tengah menunggu lapak durian miliknya di Jalan Jati Kramat, Bekasi, Jawa Barat, ia didatangi gerombolan orang yang mengaku anggota ormas.  Salah satu oknum anggota ormas, AP, meminta sembilan durian kepada korban.  Namun, korban menolak memberikannya.  Baca juga: Satu Orang Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Bekasi Ditangkap “Jangan meminta durian sebanyak itu, saya, kan, jualan durian pakai modal uang. Nanti saya bisa rugi,” kata Kepala Subbagian Humas Polres Metro Bekasi Kompol Erna Ruswing menirukan ucapan korban, Kamis (22/3/2018).

pt rifan

pt rifan

AP yang datang bersama 14 orang lainnya tidak terima dengan jawaban korban.  Hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong dan pukul.  Korban kemudian dibantu rekannya, Hendrik, yang juga sesama anggota TNI. Baca juga: 2 Anggota TNI Jadi Korban Pengeroyokan 15 Anggota Ormas di Bekasi Keduanya dilempar durian ke bagian wajah dan tubuh oleh oknum anggota ormas. Akibatnya, keduanya mengalami luka-luka. Sementara AP dan 14 rekannya langsung melarikan diri seusai mengeroyok Ade dan Hendrik.  Korban melaporkan peristiwa ini kepada Polres Metro Bekasi Kota.  “Keduanya juga sudah memeriksakan diri ke rumah sakit untuk visum. Saat ini, kami mengejar pelaku,” ujar Erna.  Pelaku terancam dijerat Pasal 170 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit

Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA –  Terdakwa kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim. (Baca juga : Menurut Dokter, Fredrich Rancang Diagnosa Sebelum Novanto Kecelakaan) Menurut Novanto, suatu saat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke kediamannya. Menurut Novanto, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR. (Baca juga : Giliran Setya Novanto yang Tarik Keterlibatan Keponakannya) “Saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500.000 dan Pramono 500.000,” kata Novanto. Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong.

pt rifan

pt rifan

(Baca juga : Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP) Pramono dan Puan tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Pramono dan PDI-P bantah Pramono Anung membantah pernyataan Novanto. Ia menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR RI. (Baca juga : Disebut Novanto Terima 500.000 Dollar AS Uang E-KTP, Ini Bantahan Pramono) Namun, jabatannya itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP. “Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran,” ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis. “Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP,” lanjut Sekretaris Kabinet itu. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. (Baca juga : Bantah Novanto, PDI-P Klaim Puan dan Pramono Tak Terima Uang E-KTP) Hasto mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain.  Karena itu, ia merasa saat ini seolah ada upaya menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut. “Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis. Ia menambahkan, saat ini seperti ada upaya seorang terdakwa menyebutkan banyak nama di dalam persidangan agar dijadikan justice collaborator (JC). Hasto menilai, apa yang dilakukan Novanto dengan menyebut nama Puan dan Pramono sebagai upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan. Hasto juga mengatakan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit

Fahri Hamzah Beberkan ke Polisi Kicauan Presiden PKS di Twitter

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menyambangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (21/3/2018). Ia mengaku datang ke Mapolda Metro Jaya untuk memberikan keterangan dan bukti tambahan terkait laporannya terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman atas tuduhan pencemaran nama baik. Fahri tiba di Polda Metro Jaya pukul 08.00 dan selesai memberikan keterangan kepada penyidik pukul 09.30. “Saya tadi menjawab enam pertanyaan dari penyidik. Saya juga menyerahkan tambahan dokumen sebagai bukti,” ujar Fahri, Selasa. Baca juga: Fahri Hamzah Akan Cabut Laporan ke Polisi jika Sohibul Iman Mengundurkan Diri Ia juga menyampaikan, dalam pemeriksaan hari ini, ia menjelaskan kronologi pernyataan-pernyataan Sohibul di media sosial yang dianggapnya sebagai bentuk pencemaran nama baik. “Saya jelasakan kapan dia menge-twitt, apa saja pernyataannya, kronologinya saya klarifikasi semua,” kata Fahri. Fahri diperiksa tiga jam oleh penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya pada Senin (19/3/2018). Saat itu, Fahri menjawab 12 pertanyaan penyidik.

pt rifan

pt rifan

Fahri mengatakan, selama tiga jam diperiksa dan memberi keterangan, dia semakin yakin bahwa Sohibul terbukti melakukan fitnah terhadap dirinya. Baca juga: Fahri Hamzah: Pernyataan Sohibul Iman Bisa Gerus Reputasi Saya… Menurut dia, sejumlah bukti yang mendukung hal tersebut adalah pernyataan Sohibul saat dia mengunjungi dua kantor media yang menyatakan bahwa dia sombong dan pembangkang. “Saya melaporkan ini sebagai aduan dari saya agar diproses secara hukum dan yang bersangkutan segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Fahri.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit

Ghea Tak Kecewa Juri Tidak Gunakan Hak Veto

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Kontestan Indonesian Idol 2018 Ghea Indrawari berbesar hati menerima bahwa ia tersisih di babak Top 5. Ia bahkan tidak kecewa meskipun juri tidak menggunakan hak veto untuk menyelamatkannya. “Karena Ghea merasa kalau para juri pasti punya pertimbangan yang matang,” ungkap Ghea saat ditemui usai Spektakuler Show di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (20/3/2018). Ghea berpendapat mungkin akan ada kontestan yang layak mendapatkan hak veto sebelum dirinya.

pt rifanpt rifan

“Kalau memang Ghea belum diberikan hak veto, berarti memang mungkin hak veto itu bisa digunakan untuk kontestan yang lebih berhak daripada Ghea,” ucapnya. Kontestan asal Singkawang, Kalimantan Barat, itu justru merasa tersanjung dengan adanya hak veto di babak 5 besar ini. “Tidak masalah sama sekali. Dari awal Ghea sebelum lima besar malah belum ada hak veto kan,” ujarnya. Baca juga : Juri Indonesian Idol Ungkap Alasan Tak Gunakan Hak Veto untuk Ghea   Ia membuatnya kecewa adalah ia belum bisa memberikan penampilan terbaik sepanjang mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Baca juga : Ghea Tereliminasi, Juri Indonesian Idol Tak Gunakan Hak Veto “Yang Ghea kecewa itu adalah Ghea belum bisa menampilkan sampai Ghea keluar ya. Ghea keluar itu belum menampilkan penampilan yang benar-benar bisa memukau,” paparnya.

 

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit

Sandiaga: Ibu, Istiqomah Terus, Saya Hitung Sudah 7 Kali ke Sini…

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Istiqomah, warga yang tinggal di Jalan Raya Munjul, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/3/2018). Istiqomah juga mencegat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ketika tiba. Istiqomah tersenyum menghampiri Sandiaga. Tanpa perlu berkata apa-apa, Sandiaga sudah mengetahui tujuan perempuan itu ke Balai Kota. “Ibu Istiqomah, istiqomah terus,” ujar Sandiaga sambil tersenyum menyapa Istiqomah. Istiqomah memang sudah beberapa kali ke Balai Kota dan mencegat Sandiaga.

pt rifan

pt rifan

Dia datang untuk meminta pekerjaan. Baca juga : Datangi Balai Kota Keempat Kalinya, Istiqomah Minta Kerja ke Sandiaga “Saya hitung sudah hampir 7 kali (Ibu Istiqomah ke sini,” kata Sandiaga. “Kapan Pak?” tanya Istiqomah. Istiqomah bertanya kapan Sandiaga bisa memberinya pekerjaan. Sandiaga kemudian memanggil salah seorang stafnya. Dia memberi arahan kepada stafnya tentang Istiqomah. Tidak terdengar apa yang diucapkan Sandiaga kepada stafnya. Sandiaga hanya mengatakan kepada Istiqomah bahwa dia tetap harus dites. “Tetapi dites dulu, ya,” kata Sandiaga. Baca juga : Sandiaga Berikan Sepeda dan Mukena untuk Cucu Tarminah Sudah beberapa kali Istiqomah datang ke Balai Kota dan meminta pekerjaan. Istiqomah tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Munjul Nomor 8A, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Dia bercerita sudah bercerai dengan suaminya sejak dua tahun lalu. Dia harus menghidupi dua anaknya yang mau masuk SMP dan akan lulus kuliah. Istiqomah mengatakan, dia sudah berusia 40 tahun. Usianya menjadi hambatan baginya dalam mencari pekerjaan. Itu sebabnya dia meminta bantuan ke Sandiaga. “Saya kerja apa saja, deh, kalau bidang saya sebenarnya D-3 sekretaris. Namun, saya yang penting kerja,” ujar Istiqomah.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit

Tolak Jadi Politisi, Hotman Paris Sebut Gajinya Ratusan Kali Lipat dari Anggota DPR

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA – Pengacara Hotman Paris mengatakan, ia beberapa kali menolak tawaran bergabung ke partai politik. Ia mengaku dapat tawaran dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Perindo, dan partai lain yang ia enggan sebutkan. Namun, semuanya dia tolak karena tidak berminat menjadi politisi. Bukan karena tidak suka partainya, melainkan karena secara pribadi, Hotman tak menyukai politik. “Buat apa? Semua saya miliki sudah. Saya lebih populer dari partai politik,” ujar Hotman kepada Kompas.com, Jumat (16/3/2018). (Baca juga: Cerita Hotman Paris yang Berkali-kali Tolak Ajakan Masuk Partai Politik) Dari segi pendapatan, kata Hotman, saat ini dirinya panen uang. Gajinya terbilang besar karena menangani kasus-kasus kakap. Selain itu, ia juga banyak digandeng menjadi pengacara sejumlah pengusaha. Bahkan, Hotman ada kontrak dengan Partai Perindo, di mana ia tetap dibayar bulanan meski tak ada kasus. Jika masuk ke partai politik, Hotman meyakini pendapatannya pasti berkurang drastis. “Sebagai lawyer pendapatan saya ratusan kali lipat daripada menjadi anggota DPR,” kata Hotman. Hotman juga tak ingin mencari popularitas dengan menjadi politisi. Saat ini, dirinya merasa sudah cukup terkenal.

pt rifan

pt rifan

Pengikut dirinya di media sosial juga banyak. (Baca juga: Hotman: Kalau Mobil Gue Belum Dibayar Pajaknya, Gue Kasih Jam Rolex)   Bahkan, partai terakhir yang menawarinya bergabung menganggap Hotman seperti influencer di media sosial sehingga diharapkan menarik animo masyarakat. “Kepopuleran saya kadang-kadang setara menteri. Kalau di kawinan, kalau menteri VIP, saya juga VIP. Apa lagi yang saya cari,” kata dia. Hotman mengatakan, akan banyak pihak yang sakit hati jika dirinya menjadi politisi. Sebab, gaya bicaranya yang blak-blakan bukan mustahil membuat politisi lain meradang. Selain itu, Hotman merasa pengalamannya selama 35 tahun berkiprah menangani kasus-kasus kakap pun tak ada lagi artinya jika bergabung ke partai politik. “Saya menikmati. Itu kepuasan saya yang tidak bisa ditinggalkan,” kata dia.

Sumber: Kompas
Akb – rifanfinancindo

PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | PUSAT Headunit